
Palembang, KoranSN – Pemprov Sumsel menjadikan pembangunan sanitasi sebagai skala prioritas pembangunan, mengingat fasilitas kesehatan yang kurang baik dampaknya sangat buruk bagi masyarakat.
Demikian diungkapkan Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Ruslan Bahri, usai membuka rapat percepatan pembangunan sanitasi, di Palembang, Selasa (12/5). “Banyak kerugian akibat sanitasi kurang baik terutama berdampak bagi kesehatan masyarakat,” katanya.
Dikatakannya, berdasarkan data, kerugian akibat sanitasi yang buruk bagi masyarakat akan menghabiskan dana untuk berobat mencapai Rp1,35 juta per kepala keluarga per tahun. “Coba bayangkan berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk berobat,” kata dia.
Menurutnya, di Sumsel biaya pengobatan ditanggung pemerintah, tetapi bila sanitasi baik maka dana pengobatan tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan lainnya. Karena itu, pembangunan sanitasi merupakan skala prioritas bahkan sekarang ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya.
Menurutnya, pembangunan sanitasi merupakan program wajib yang harus dilaksanakan pemerintah dan swasta serta masyarakat. “Memang, pembangunan sanitasi banyak hambatan yang dihadapi baik di perkotaan maupun perdesaan,” katanya.
Ia menyebutkan, untuk kawasan perkotaan terutama di pinggiran sungai memerlukan waktu karena pembangunan sarana mandi cuci kakus harus dibarengi kesadaran penduduk. “Begitu juga dipedesaan yang penduduknya berpencar lokasinya, sehingga pembangunan sanitasi terutama MCK kadang-kadang kurang efektif,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan sanitasi di Sumsel sekarang ini baru mencapai 58 persen lebih dan ditargetkan dicapai selama lima tahun.“Mudah-mudahan pembangunan sanitasi berjalan dengan baik dan dapat mencapai 100 persen,” harapnya. (yun)


