Pemuda Muratara Minta Mendagri Kaji Ulang Perbatasan Muratara-Sorolangun



Aliansi Pemuda Muratara saat melakukan aksi di perbatasan Kabupaten Muratara Provinsi Sumsel dengan Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi. (Foto-Sunardi/Koransn)

Muratara, KoranSN

Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Muratara yang berasal dari organisasi Pemuda Pancasila, Gapensi dan GPII, menggelar aksi di Simpang Nibung perbatasan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumsel dengan Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi, Kamis (19/10/2017) pagi.

Koordinator aksi, Suharto mengatakan, pihaknya menuntut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengkaji ulang perbatasan Kabupaten Muratara dengan Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi. Mereka juga mendesak pencabutan atau pembongkaran tugu perbatasan kedua daerah.

“Pemerintah harus meluruskan kekeliruan peta DOB. Kami juga meminta Mandagri mengkaji ulang tapal batas Simpang Nibung,” kata Suharto.

Koordinator Lapangan, Budi Santoso menambahkan, pihaknya hanya ingin mempertahakan wilayah Kabupaten Muratara bukan menyerobot wilayah orang lain. Masalah sengketa tapal batas ini harus segera diselesaikan agar tidak timbul konflik berkepanjangan.

“Kemendagri sangat tidak berpihak kepada masyarakat Kabupaten Muratara. Kami meminta kepada Gubernur Jambi untuk mengembalikan wilayah yang telah diambil dari Kabupaten Muratara,” ujarnya berorasi.

Baca Juga :   Masyarakat Tolak Rekomendasi Dari Tim Terpadu

Mereka memberi tempo 10 hari kepada Provinsi Jambi untuk merobohkan tugu yang telah dibuat, jika tidak maka masyarakat Muratara akan merobohkannya. Mereka akan pertahankan kabupaten Muratara walapun hanya satu jengkal tanah.

“Simpang Nibung dan Desa Telkom tidak akan lepas dari wilayah Muratara,” tukasnya.

Massa aksi ditemui oleh Kabag Tapem Kabupaten Muratara, Firdaus. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan pada 16 Maret 2016, dilakukan Verifikasi lapangan atas permintaan Kemendagri, titik dopler dijadikan patok wilayah kabupaten Muratara dengan Jambi.

“Pada 20 Juli 2017 perwakilan Kabupaten Muratara diundang untuk melakukan kesepakatan penentuan batas wilayah di Kemendagri, namun pemerintah Kabupaten Muratara menolak menandatangani surat tersebut karena tidak setuju dengan tapal batas yang ditentukan oleh Kemendagri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Muratara pernah melakukan koreksi kepada Gubernur Sumsel atas batas wilayah, saat itu Gubernur menjawab tunduk kepada pemerintah pusat. Sedangkan Pemerintah kabupaten Muratara memprotes berat kepada Kemendagri atas kesalahan garis batas wilayah, sebab sertifikat tanah daerah yang saat ini menjadi sengketa seluruhnya di terbitkan oleh BPN Kabupaten Muratara.

Baca Juga :   DPD Golkar PALI Siap Menangkan Dodi Reza Alex

“Pembangunan sarana prasarana di daerah yang disengketakan yaitu Simpang Nibung dan Desa Sungai Jauh antara lain masjid, pasar, kantor Kades dibangun oleh kabupaten Muratara. Apabila Permendagri terkait batas wilayah antara Kabupaten Muratara dan Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi ditetapkan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Muratara akan menggugat keputusan tersebut,” ucapnya.

Ia meminta kepada peserta aksi jangan sampai anarkis dan menutup jalan, tunjukkan bahwa masyarakat Muratara adalah masyarakat yang bermatabat dan damai.

Sementara tanggapan dari perwakilan pemerintah Jambi di sampaikan oleh Prio Sutopo, Kasi Kebangsaan dan Ormas Kesbangool Provinsi Jambi. Ia mengatakan, apa yang menjadi aspirasi dari peserta aksi akan disampaikan ke Pemkab Sorolangun Provinsi Jambi.

“Kami Mengajak Pemkab Muratara untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah,” pungkasnya. (snd)



Publisher : Apriandi

Lihat Juga

KPU Lubuklinggau Selesai Gelar Rekapitulasi, Penetapan Caleg Terpilih Tunggu Juknis dari KPU Provinsi Sumsel

Lubuklinggau, KoranSN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah selesai menggelar …

error: Content is protected !!