Penasihat Hukum Sebut Vonis Hakim Kontradiktif, Sarimuda Mestinya Bebas







Heribertus Hartojo SH MH selaku Penasihat Hukum dari Sarimuda saat diwawancarai. (Foto-Dedy/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Heribertus Hartojo SH MH Penasihat Hukum dari Sarimuda, Jumat (7/6/2024) menegaskan, vonis 3 tahun penjara yang diputuskan oleh Hakim kepada kliennya kontradiktif.

Hal itu dikatakannya usai sidang vonis Sarimuda mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS), terdakwa dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel tahun 2019-2021 di Pengadilan Tipikor Palembang.

“Awalnya disebut kerugian negara Rp 18 miliar, kemudian menurut Hakim PT AJM, PT MTMP dan PT Emitraco telah membuat perusahaan PT SMS untung, sehingga Hakim memerintahkan JPU KPK mengembalikan Rp 6,9 miliar dari Rp 15,7 miliar aset dan uang yang sebelumnya disita KPK kepada Sarimuda. Artinya, kerugian negaranya hanya Rp 8 miliar bukan Rp 18 miliar seperti dakwaan dan tuntutan JPU KPK. Jadi disini ada keraguan dan mestinya Sarimuda dibebaskan,” tegasnya.

Iapun mengungkapkan, jika ada perbedaan pandangan pihaknya dan Majelis Hakim terkait fakta persidangan.

Baca Juga :   PT SMS Perusahaan BUMD, Susno Duadji: Apakah Sarimuda Bisa Ambil Keputusan Sendiri

“Saya melihat tidak seluruhnya utuh fakta sidang diungkap, karena Hakim condong kepada tuntutan JPU KPK . Uniknya, kerugian negaranya tidak sama dengan dakwaan dan tuntutan JPU KPK,” katanya. HALAMAN SELANJUTNYA>>







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Dugaan Korupsi PTSL 2019 Soal Gratifikasi, K-MAKI: Kejari Harus Berani Tetapkan 50 Orang Tersangka Termasuk Mantan Kepala BPN Palembang!

Palembang, KoranSN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Sabtu (22/6/2024) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!