Pencairan 428 Proposal Dana Hibah Provinsi Sumsel Diduga Tak Sesuai Prosedur

Terdakwa dugaan penyelewengan dana hibah Laonma Tobing dan Ikhwanudin saat mengikuti persidangan di PN Tipikor Palembang, Kamis (20/4/2017). (foto-ferdinand/koransn.com)

Palembang, koransn.com- Sebanyak 428 proposal dana hibah Sumsel tahun 2013 diduga dicarikan tidak sesuai dengan prosedur. Hal tersebut terungkap saat dua tim verfikasi proposal Kesbangpol Sumsel dihadirkan di persidang Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas I A Palembang, Kamis (20/4/2017).

Kedua saksi tersebut yakni; Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel, Nelson Firdaus serta mantan Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel, Zanawi.

Keduanya dihadirkan Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejagung RI dan Kejati Sumsel untuk menjadi saksi terdakwa Laonma PL Tobing (Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Sumsel) dan terdakwa Ikhwanudin (mantan Kepala Kesbangpol Sumsel).

Dalam persidangan saksi Nelson Firdaus mengatakan, dirinya menjabat sebagai Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel sekitar bulan Januari 2013, menggantikan jabatan Zanawi yang dimutasi menjadi Kabid Bina Idiologi wawasan kebangsaan Kesbang Pol Sumsel. Dalam dugaan kasus ini, dirinya dan Zanawi memang merupakan tim verfikasi proposal yang masuk di Kesbangpol Sumsel.

“Saat itu Pak Zanawi menyerahkan 526 proposal dari LSM dan Ormas. Tak lama kemudian, saat saya menggantikan jabatan Pak Zanawi, saya juga menerima proposal sebanyak 200 proposal. Jadi jumlah propsal yang masuk ada sekitar 700 lebih. Setelah semua proposal diperiksa, memang terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau waktu berdirinya LMS atau Ormas dibawa 3 tahun , yang seharusnya tidak lulus verfikasi tapi diluluskan. Sebab peraturannya kan untuk LSM dan Oramas yang berdiri belum 3 tahun belum bisa mendapatkan dana hibah. Hingga akhirnya dari 700 proposal yang diverfikasi hanya terdapat 428 proposal yang lulus dan diajukan ke BPKAD untuk dicarikan. Nah dari 428 proposal yang lulu verifikasi ini terdapat SKT LSM yang  kurang dari 3 tahun. Tapi untuk jumlahnya saya lupa,” ujarnya dalam persidangan.

Baca Juga :   Rusak dan Tak Terawat, Halte Transmusi Butuh Perbaikan (FOTO)

Masih dikatakan Nelson Firdaus, SKT LSM dibawa 3 tahun diluluskan verifikasi dilakukannya atas sepengetahuan terdakwa Ikhwanudin.

“Sebelum, verfikasi diluluskan dan proposal diserahkan kepada BPKAD untuk dicarikan, saya sudah melapor kepada Pak Ikhwanudin. Saat saya melapor, Pak Ikhwanudin mengatakan, jika dirinya sudah berkoordinasi dengan Pak Laonma PL Tobing sehingga untuk SKT LSM yang dibawah 3 tahun tidak apa-apa, ajukan saja ke BPKAD. Sebab, kata Pak Ikhwanudin saat itu sedang masa transisi. Dari itulah perintah Pak Ikhwanudin saya lakukan,” terangnya.

Bukan hanya itu, lanjut Nelson Firdaus, dalam verfikasi proposal yang dilakukan juga terdapat pelanggaran yang dinilainya tidak sesuai dengan peraturan Permendagri. Dimana saat verifikasi dilakukan dirinya selaku tim verifikasi tidak melakukan peninjauan alamat LSM atau Ormas.

“Hal itu dikarenakan jika dilakukan maka akan memakan waktu lama. Apalagi, tugas kami hanya memverifikasi proposal secara admintrasi saja, sebab untuk meninjau alamat LSM dan Ormas, tidak ada perintah dari Kepala Kesbangpol Sumsel saat itu yakni, Pak Ikhwanudin,” ungkap Nelson Firdaus.

Baca Juga :   Warga Lubuk Tanjung Lubuklinggau Digegerkan Penemuan Mayat Perempuan

Sementara saksi Zanawi dalam kesaksiannya mengutarakan, sebelum dimutasi sebagai Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Sumsel memang ia telah menerima 526 proposal dari LSM dan Ormas.

“Tapi, tak lama kemudian yakni pada bulan Januari 2013 jabatan saya digantikan Nelson Firdaus, sementara saya menjabat sebagai Kabid Bina Idiologi wawasan kebangsaan Kesbangpol Sumsel. Dari itulah, untuk 526 proposal yang saya terima tersebut saya serahkan kepada Pak Nelson Firdaus. Namun sebelum diserahkan, sesuai tupoksi saya saat itu sebagai tim verifikasi untuk proposal tersebut sudah saya verifikasi secara administrasi. Memang dalam verifikasi kami tidak ke lapangan, karena tupoksi kami hanya memeriksa administrasi saja. Selain itu, Kepala Kesbangpol tak memerintahkan kami melakukan peninjauan alamat LSM dan Ormas tersebut,” terangnya. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Edhy Prabowo

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy …