Penggunaan Jamsoskes Sumsel Semesta Diperketat

Lesty Nurainy.

Palembang, KoranSN

Penggunaan jaminan sosial kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta akan diperketat. Jika dulu hanya dengan menunjukkan kartu keluarga (KK), KTP atau surat keterangan lainnya, pasien sudah dapat dirawat, kedepan pengguna program layanan kesehatan Pemprov Sumsel ini benar-benar akan diverifikasi terlebih dahulu.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, Lesty Nurainy usai rapat bersama Komisi V DPRD Sumsel di gedung DPRD Sumsel, Senin (10/4/2017).

“Jamsoskes ini masih merupakan program prioritas Sumsel sampai tahun 2018. Selama ini terlalu mudah, hanyak dengan KK, KTP bahkan surat keterangan bisa, nanti ini kita minta diperketat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengetatan tersebut dalam artian, jangan sampai masyarakat menggunakan dua layanan kesehatan sekaligus, BPJS dan Jamsoskes. Oleh karena itu, BPJS juga diminta memiliki database keanggotaan yang baik.

Baca Juga :   Sumsel Terpilih Lakukan Panen Perdana

“Jadi nanti jangan sampai ada yang pakai double, BPJS punya, Jamsoskes ada, yang penting kan masyarakat Sumsel ini universal coverage,” kata dia.

kedepan kata Lesty, Dinkes juga akan mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menambah kepesertaan masyarakat Sumsel, terutama untuk peserta BPJS mandiri. Dari data yang ada, saat ini peserta BPJS kesehatan baru 52 persen, sementara 48 persennya masih menggunakan Jamsoskes Sumsel Semesta.

“Dari 52 persen tersebut, presentase peserta mandiri masih sangat kecil. Ini salahsatu yang kita minta untuk ditingkatkan,” harap Lesty.

Akhir 2018, Program Jamsoskes Dihapuskan

Selain peningkatan kepesertaan BPJS, Lesty juga mengharapkan penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat lebih optimal, mengingat akhir tahun 2018 mendatang, program Jamsoskes Sumsel Semesta dari Pemprov Sumsel harus berakhir, hal ini sesuai dengan amanat undang- undang (UU). Artinya, di awal tahun 2019, program Jamsoskes tidak dapat digunakan kembali.

Baca Juga :   Pemprov Sumsel Kerjasama Pencegahan Korupsi Bersama KPK

“KIS ini kan jatahnya Rp 2,6 juta per masyarakat, kan sayang kalau tidak digunakan, saat ini kita minta data penerima KIS ini diverifikasi lagi, karena bukan tidak mungkin banyak yang menerima itu sudah meninggal dunia ataupun tercantum sebagai penerima tetapi orangnya sudah tidak ada lagi,” ujarnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Pengurus Baznas Harus Mampu Jaga Kepercayaan Muzakki

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel, H Herman Deru secara resmi melantik Pengurus Badan Amil Zakat Nasional …