Pengungkapan Dugaan Beras Oplosan Tak Ada Unsur Politik







Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto menunjukan beras yang diduga dioplos yang ditemukan di Gudang Bulog Lahat. (Foto-Dedy/Koransn)

Palembang, KoranSN

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto yang juga Kepala Satgas Pangan Polri, Jumat (28/7/2017) mengatakan, penanganan dugaan beras oplosan yang ditangani seluruh Satgas Pangan dijajaran Polri tidak ada unsur politiknya.

Hal tersebut dikatakannya karena ia menilai dalam pengungkapan dugaan beras oplosan di Bekasi, diduga ada pihak yang berupaya memelintir penegakan hukum Polri dengan mengalihkannya dengan masalah politik.

“Saya tegaskan ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Satgas pangan yang melakukan penyelidikan dugaan beras oplosan baik di Bekasi maupun di Bulog Lahat dilakukan berdasarkan hukum, jadi tidak ada upaya Satgas pangan bertujuan politik. Bahkan dalam penyelidikan tersebut kami tidak mencari-cari kesalahan orang, penegakan hukum dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat dan jika dalam penyelidikannya ditemukan bukti pidana maka kami tak pandang bulu memproses hukum kepada siapapun,” tegasnya didamping Wakapolda Sumsel, Brigen Pol Asep Suhendar.

Dijelaskannya, dalam penegakan hukum ini Polri bukan hanya melakukan penindakan saja melainkan juga memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada masyarakat untuk menata kembali niaga beras di Indonesia agar berkeadilan.

Baca Juga :   Nyanyian 2 Pemuja Sabu, Polisi Bekuk Bandar Asal Muara Enim

“Satgas Pangan melakukan penegakan hukum karena dari sekitar 56 juta pertani di Indonesia hanya mendapat keuntungan Rp 6 triliun, sementara para pengusahan penyalur beras dapat meraih keuntungan sekitar Rp 180 triliun. Untuk itu terjadi ketidakadilan, dimana para petani yang menanam padi kepanasan dan kehujanan hanya dapat keuntungan yang sedikit. Sedangkan pihak lainnya yang duduk-duduk saja dapat untung besar,” jelasnya. (ded)







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Gakkum KLHK dan Bakamla Gagalkan Penyelundupan Kayu Ilegal

Makassar, KoranSN Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi bersinergi …

error: Content is protected !!