Perekaman e-KTP di Palembang Mencapai 99,8 Persen



Santi Zahara. (foto-dok/reigan/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang, Santi Zahara, Senin (30/10/2017) menuturkan, saat ini warga Kota Palembang yang telah melakukan perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) mencapai 99,8 persen. Dari data tersebut untuk mendapatkan keping e-KTP, warga masih menunggu hasil penunggalan data yang dilakukan di Dirjen Dukcapil pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.

Menurutnya, warga Kota Palembang yang telah melakukan Print Ready Record (PRR) sudah hampir sepenuhnya. Dimana, diperkirakan bagi pemula yang belum melakukan perekaman hanya mencapai 0,2 persen. Pasalnya, dari data yang didapat, dikarenakan mengalami kendala seperti, ada warga tersebut yang sudah meninggal serta ada juga warga yang pindah domisi. Jadi, belum bisa dilakukan PRR.

Baca Juga :   Sambut Pemilu 2024, Kemenkumham Sumsel Ajak ASN Bersikap Netral

Dikatakan Santi, untuk mencapai target bahwa akhir tahun 2017 warga Kota Palembang sudah memiliki e-KTP. Saat ini dirinya optimis bisa mencapai target tersebut. Sebab, mimimal masyarat pemula sudah melakukan perekaman e-KTP. Namun untuk mendapat keping e-KTP ini masih menunggu penunggalan data dari pusat.

“Kita terakhir mendapat distribusi blanko e-KTP dari Kemendagri tanggal 16 Oktober kemarin, sebanyak 20 ribu keping dan sudah disalurkan ke 18 kecamatan. Namun, yang diuatamakan hanya untuk warga yang belum pernah sama sekali membuat KTP elektronik,” ungkapnya.

Bagi pemula yang hendak melakukan perekaman, lanjut Santi, bisa langsung datang ke kantor kecamatan di wilayah masing-masing, tentu yang diutamakan warga yang belum pernah melakukan perekaman sebelumnya. Namun, untuk mendapat keping e-KTP tersebut, warga masih harus menunggu.

Baca Juga :   Kakanwil Kemenkumham Sumsel Tandatangani Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024

“Kalau prosesnya normal dan lancar, satu hari pun pencetakan e-KTP ini selesai. Tetapi kalau ada kendala seperti beberapa waktu lalu, bisa juga mencapai enam bulan. Jadi, waktunya belum bisa ditentukan, karena kita juga menunggu penunggalan data dari pusat yang berstatus PRR,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, berdasarkan intruksi dari Kemendagri, Dukcapil Kota bisa langsung berkoordinasi dengan Dirjen Pusat tanpa melalui Dukcapil Provinsi. Pasalnya, dinilai bisa mempersingkat waktu.

“Sesuai intruksi, tidak apa-apa kalau kita tidak melalui Dukcapil Provinsi, karena kalau menunggu dari Dukcapil Provinsi bisa memakan waktu dan prosesnya panjang. Jadi, kita langsung berkoordinasi dengan tingkat pusat kalau kekurangan blanko e-KTP,” tandasnya. (rgn)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Sosialisasi Pendaftaran Merek Kolektif

Palembang, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran …

error: Content is protected !!