Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, SN
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel Babel Samon Jaya mengatakan, hingga kini masih banyak para penunggak pajak dan pengusaha yang memiliki laporan STP tidak benar. Untuk itu, petugas pajak dan aparatur penegak hukum mesti ‘bertangan besi’ agar wajib pajak membayarkan pajaknya ke nagara.
Menurutnya, negara Indonesia merupakan milik semua rakyatnya, untuk itulah agar negara ini dapat jalan wajib pajak harus sadar membayarkan pajaknya ke nagara. Karena secara mekanisme dan peraturan DJP Sumsel Babel telah memiliki sistem untuk menagih pajak kepada wajib pajak yang menunggak.
Namun meskipun petugas pajak telah melakukan upaya, kenyataan di lapangan hingga kini masih banyak penunggak pajak dan pengusaha yang membuat laporan SPT pajak yang tidak benar.
“Untuk itu, saya menilai tinggal penegakan hukum dan sinergi dengan instasi terkait saja yang harus dilakukan. Karena pajak diperuntukan untuk negara. Dari itulah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya harus bersinergi. Kalau bersatu jika ada pelanggaran yang dilakukan wajib pajak maka yang berbicara adalah negara, bukan hanya DJP Sumsel Babel saja. Untuk itu konsep seperti ini, kedepan harus dijalankan,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, dalam penegakan hukum sejauh ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan kepolisian, TNI bahkan Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini dilakukan, apabila ada wajib pajak yang melawan maka dilakukan penindakan.
“Tapi sebelum penindakan, kita profile terlebih dahulu dan dilakukan pendekatan. Jika masih tetap tidak membayar pajak barulah dilakukan penindakan. Temen-teman dari aparatur penegak hukum semuanya sudah tahu kalau pajak ini kan untuk negara, untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan pembenahan. Karena kalau uangnya dari menghutang bukan dari pajak malahan membebani anak cucu, dari itulah kita harapkan kesadaran masyarakat tinggi untuk membayarkan pajaknya,” ungkapnya.
Masih dikatakan Samon, wajib pajak terdiri dari semua lini mulai dari golongan bawah, golongan menangah hingga golongan atas. Tentunya DJP Sumsel Babel memiliki teknik dan strategi agar wajib pajak membayarkan pajaknya.
“Kita sudah mencoba melakukan upaya seperti gijzeling (penyandraan di rumah tahanan) dan pemblokiran rekening bank terhadap para penunggah pajak. Hasilnya ada yang membayarkan pajaknya. Bahkan ada juga wajib pajak setelah diperingati, diperiksa serta disita hartanya barulah mau membayarkan pajaknya. Jadi sepertinya, para penunggak pajak ini harus diberikan tindakan barulah mau membayarkan pajak” ujarnya.
Terkait sosiliasi, lanjut Samon, pihaknya tetap terus melakukannya namun namanya pelanggaran tetap saja ada dimanapun. Untuk itulah, ia menilai sosialisasi terbaik agar masyarakat patuh adalah penegakan hukum.
“Kalau diimbau dan disosilisasikan, ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, makanya sosilisasi yang terbaik yakni penegakan hukum. Karena terkadang sudah dilakukan penegakan hukum tapi masih saja ada yang bilang hanya apes bisa ketangkap. Sebab, wajib pajak ini, terkadang satu sama lainnya saling mengobrol. Bagi mereka yang diperiksa oleh petugas pajak usai menjalani pemeriksaan disampaikan ke teman-temannya. Dan mengatakan, kamu itu lagi sial saja, dari itulah kita mesti melakukan penegakan hukum sebagai efek jerah bagi mereka,” terangnya.
Samon juga menilai, jika semua wajib pajak yang membayarkan pajaknya ke nagara walaupun harus menjalani pemeriksaan hingga dipenjara adalah pahlawan.
“Jadi semua pembayar pajak adalah pahlawan meskipun awalnya wajib pajak tersebut melakukan kesalahan. Siapapun itu, wajib pajak yang membayarkan pajak ke negara bagi saya adalah pahlawan,” tutupnya. (ded)
