Pimpinan KPK Kecewa MA Kurangi Hukuman Edhy Prabowo



Menurut Hakim, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020. Permen tersebut mensyaratkan pengekspor untuk mendapat benih bening lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL.

“Ini kan sebetulnya sebuah kebijakan, ya, kebijakan menteri yang lalu seperti itu, kebijakan menteri yang sekarang seperti itu. MA ini seolah-olah hakimnya men-judge menghukum kebijakan yang lalu itu tidak benar, ‘kan seperti itu. Makanya, dikoreksi dan dianggap itu sebagai suatu hal yang baik,” ujar Alex.

Kendati demikian, dia tetap menghormati putusan kasasi Edhy Prabowo tersebut.

“Seburuk apa pun putusan hakim itu tetap harus kami akui dan harus melaksanakan, aturannya seperti itu. Tidak ada upaya hukum yang lain. Akan tetapi, dengan Undang-Undang Kejaksaan yang baru, saya kira apakah nanti KPK akan melakukan peninjauan kembali (PK) kami lihat karena di Undang-Undang Kejaksaan yang baru kan dimungkinkan,” kata Alex.

Selain itu, kata dia, KPK juga akan mempelajari terlebih dahulu setelah menerima putusan lengkap dari MA. HALAMAN SELANJUTNYA>>

Baca Juga :   KPK Beri Catatan Terkait Pelaksanaan Vaksin Berbayar Cegah Korupsi







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Motif Suganda Bunuh Ibu dan Anak di Palembang Gegara Gaji Dibantah Suami Korban, Ini Penjelasannya

Palembang, KoranSN Tersangka Suganda (31) mengaku nekat menghabisi nyawa Wasilah (39) dan anaknya berusia 14 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!