Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Pagaralam, SN
Polres Pagaralam, dalami dugaan korupsi bantuan masyarakat miskin senilai Rp3,5 miliar dan dugaan pungutan liar (Pungli) bantuan rehan rumah untuk 342 masyarakat kurang mampu sebesar Rp500.000 setiap orang.
Demikian diungkapkan Kapolres AKBP Hendra Gunawan SIK Msi melalui Kasat Reskrim AKP Rahmad didampingi Kanit Pidkor Bribka Candra SH, Kamis (17/12).
Menurut dia, memang sudah ada laporan terkait dugaan penyimpangan dan pungutan uang dilakukan pihak terkait bantuan untuk warga miskin ini sudah menyalahi ketentuan yang sudah ditegaskan kementrian sekalu pemberian bantuan.
“Ada 342 Kepala Keluarga (KK) mendapat bantuan setiap mereka di pungut Rp500 ribu jika dijumlahkan semua bisa mencapai Rp171.000.000, sementara ini masih dalam pengumpulan data,” kata dia.
Ia mengatakan, Pungli dan penyimpangan ini dilakukan petugas melibatkan semua pihak yang terkait dengan bantuan ini, nanti semua akan dimintai keterangan.
“Padahal aturan sudah tegas. Kementerian Pekerjaan Umum daPerumahan Rakyat (Kemenpupera) sdudah mengingatkan agar elemen yang terlibat dalam membantu penyaluran BSPS rehab 342 rumah rakayat miskin menegaskan agar petugas lapangan tidak melakuka pungutan dalam bentuk dan dengan alasan apun, kalau tidak ingin diancam pidana, tapi tidak dindahkan,” ujar dia.
Menurut dia, bantuan perumahan ini memang untuk rakyat miskin jadi tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kecuali biaya materai, karena baik yang menerima dan yang memberi bisa terkena pidana.
“Program ini digelontorkan untuk Kecamatan Dempo Selatan dengan jumlah penerima 342 keluarga di Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam dengan dana mencapai Rp3,5 miliar, setiap warga akan menerima Rp10 juta hingga Rp15 juta dalam bentuk bahan bangunan,” kata dia.
“Sudah mendapat laporan jika ada oknum petugas penyaluran bantuan memungut uang kepada warga miskin Rp500 ribu. Kita lagi kumpulkan data penyimpangan dalam penyaluran bantuan dan hasilnya akan dilanjutkan untuk diproses sesuai dengan aturan,” tambahnya.
Lanjut dia, pengusutan hanya menunggu pengumpulkan data kalau sudah lengkap tinggal prosresnya berjalan.
Sementara itui Kepala Bappeda Ir Hj Zaitun mengatakan, bagi tim tekhnis perogram kementrian ini untuk dapat menjalankan BSPS di Kecamatan Dempo Selatan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan keresahana bagi masarakat.
“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau dikenal dengan bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPERA), akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Pagaralam terutama di daerah terpencil” kata Ida.
Dia mengatakan, bantuan yang diterima tersebut sebesar Rp 3,5 miliar yang diperuntukkan bagi 342 rumah di wilayah Kecamatan Dempo Selatan dalam bentuk bahan bangunan. (asn)
