PPK & PPS di OKI Terkendala Kantor & Kendaraan

Dedi Irawan. (foto-maniso/koransn.com)

Kayuagung, KoranSN  

Setelah resmi dilantik beberapa hari lalu, bukan berarti kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten OKI akan berjalan lancar. Mereka saat ini menghadapi beberapa kendala.  Perkantoran dan kendaraan operasional menjadi kendala primer mereka.

Luas wilayah, geografis dan kondisi infrastruktur jalan di kabupaten ini memaksa PPK dan PPS tertentu butuh kendaraan yang memadai. Bahkan PPK pasti membutuhkan kantor dengan area luas untuk menyimpan logistik.

Ketua KPU OKI Dedi Irawan SIP MSi kemarin mengatakan, tugas PPK di 18 kecamatan di OKI sangatlah berat khususnya PPK di kecamatan yang wilahahnya didominasi perairan. “Jika tidak ditunjang dengan fasilitas kendaraan operasional maka saya khawatir Pilkada tidak akan berjalan normal,”ungkapnya.  Dedi membandingkan Pilkada 2013 periode lalu.

Kala itu pemberian bantuan kendaraan operasional untuk PPK diberikan langsung oleh bupati di tingkat kabupaten. Namun Pilkada 2018 ini justru diberikan bupati di masing masing kecamatan dan di kantor camat.  Pemberian di kecamatan masing masing berdampak pada kurang jelasnya status kendaraan itu apakah hanya untuk dipakai oleh PPK saja atau kecamatan boleh ikut memakai.

PPS di setiap desa/kelurahan juga menghadapi kendala karena saat ini tidak semua desa punya kantor desa.  “Karena saat ini kantor PPS numpang di kantor desa, apa setiap desa punya kantor.

Baca Juga :   Tanamkan Kedisiplinan Tertib lalu Lintas Sejak Dini

Tugas PPK dan PPS waktj dekat ini memutakhirkan data pemilih, jika tidak punya kantor tentu akan kesulitan. Inilah yang menjadi kendala KPU OKI karena PPK/PPS adalah perpanjangtanganan KPU,”jelasnya.

Dedipun sempat menyayangkan adanya pemangkasan dana yang diajukan KPU sejak awal ke Pemda karena kala itu anggaran yang diajukan termasuk untuk sewa kantor bagi PPK dan PPS. Sekda OKI H Husin SPd MMpun merespon keluhan KPU OKI.

“Untuk sekretariat PPK dan PPS akan segera dibahas dengan camat, Kades dan lurah,”janji Sekda. (iso) 



Publisher : Imam Ndn

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Verifikasi Kepuasan Pelayanan di Lapas Lubuklinggau

Lubuklinggau, KoranSN Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera …

error: Content is protected !!