Presiden Gelar Ratas Perubahan Jadwal Pilkada Serentak 2024



Menurut Budi, percepatan jadwal Pilkada Serentak 2024 tidak diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) agar tidak menimbulkan dugaan konflik kepentingan.

“Jangan (lewat) perpu, dong. Kalau perpu, entar dipikir Presiden (Jokowi) punya kepentingan. Percepatan (jadwal Pilkada 2024) kan kepentingan bersama,” jelas Budi Arie.

Rencana percepatan jadwal Pilkada 2024 dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah pada tanggal 1 Januari 2025.

Selain itu, jika Pilkada 2024 tetap digelar sesuai jadwal pada tanggal 27 November, maka presiden terpilih hasil Pilpres 2024 yang dilantik pada Oktober hanya memiliki waktu terbatas dalam menentukan dan melantik menteri dalam negeri (mendagri) yang baru. Mendagri baru juga harus langsung bekerja mengurusi pilkada serentak.

Baca Juga :   Menperin: Saatnya Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

“Mendagri yang baru, misalnya 20 November (2024) dia dilantik, masa (hanya) seminggu dia ngurusin (Pilkada Serentak 2024),” kata Budi Arie. HALAMAN SELANJUTNYA>>



Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Presiden Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Kalimantan Timur

Jakarta, KoranSN Presiden RI Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!