Program Magister Kenotariatan di Universitas Terancam di Stop

Sukamta. (foto-reigan/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Bertambah banyaknya fenomena Notaris di tengah masyarakat menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat. Melalui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan Program Magister Kenotariatan di Universitas baik negeri dan swasta.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham Provinsi Sumsel, Sukamta, Minggu (7/1/2018) mengatakan, penambahan-penambahan Notaris tidak dapat ditolak oleh pemerintah, lantaran Notaris telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang Notaris yakni telah menyelesaikan Program Pascasarjana (S2) Magister Kenotariatan.

Banyaknya fenomena terkait jumlah Notaris yang semakin bertambah, Sukamta menuturkan, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tidak memiliki cukup alasan untuk menolak penambahan-penambahan jumlah Notaris tersebut. Untuk itulah, Kementerian akan mengeluarkan kebijakan guna menghentikan Program Magister Kenotariatan.

“Banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini yang menambah Program Kenotariatan. Jadi, sekarang sudah dikendalikan untuk tidak bisa menambah Program Kenotariatan, selain itu penerimaan Notaris juga akan dikurangi dan pada waktunya nanti akan dilakukan pemberhentian pendaftaran,” ungkap Sukamta.

Ia menjelaskan, Notaris merupakan istilah bagi pejabat umum yang berwenang dalam pembuayan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Kemudian, Notaris juga memiliki tugas dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta serta menyimpan akta yang terkait.

Lanjut Sukamta, Notaris diakui lantaran telah menyelesaikan program Magister Kenotariatan dan telah mempelajari berbagai materi yang sangat diperlukan di antaranya, Hukum Agraria, Teknik Pembuatan Akta, Hukum Kontrak, Hukum Jaminan, Hukum Perbankan, Hukum Perusahaan dan masih banyak bidang hukum lainnya.

“Pada tahun 2017 ini tercatat jumlah Notaris di Kota Palembang mencapai 233 orang. Dimana, Notaris merupakan pejabat umum dalam pelayanan masyarakat, tapi uangnya tidak di gaji oleh pemerintah. Namun, mereka mitra dari pemerintah yakni pejabat pelayanan hukum,” jelasnya

Baca Juga :   DPRD Sumsel Kembali Janjikan Panggil PT MSA

Lebih jauh dikatakannya, bahwa jumlah Notaris di Kota Palembang sendiri sudah melebihi batas kewajaran untuk pekerjaan sebagai seorang Notaris yang Idealnya. Untuk itu, lanjutnya Kemenkumham telah mengeluarkan pemikiran bahwa Notaris yang telah mendaftar dan telah sah menjadi Notaris diharapkan dapat mencari lapangan usaha sendiri, lantaran telah masuk di dalam tanggung jawab masing-masing.

“Itu merupakan persaingan alami, jadi siapa yang dipercaya masyarakat itulah yang mendapat lapangan kerja, kesempatan kerja serta penghasilan. Tetapi ternyata setelah dipikir, semakin banyak Notaris semakin banyak pula masalah di masyarakat,” tandasnya. (rgn)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Berikan Remisi Khusus Hari Anak Nasional Kepada 94 Anak Binaan

Palembang, KoranSN Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan menyatakan sebanyak 94 anak binaan mendapatkan remisi khusus …

error: Content is protected !!