Ratu Dewa: Pendamping PKH Jangan Arahkan KPM Belanja di e-Warung Tertentu

Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. (Foto-Dok/Humas Pemkot Palembang)

Palembang, KoranSN

Keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Palembang, berhak membelanjakan dana bantuan yang didapatnya dimana saja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa melarang pendamping keluaraga harapan (PKH) hanya menunjuk satu elektronik warung tertentu bagi KPM untuk membelanjakan kebutuhan.

“Pada prinsipnya, KPM bebas membelanjakan dimana saja,” ujar Sekda Palembang Ratu Dewa, Selasa (23/6/2020).

Memang, sebelumnya ada himbauan pada penerima manfaat PKH dan BPNT, jika ada baiknya untuk membelanjakan uang bantuannya ke E Warung yang dikelola oleh KPM PKH.

“Itu hanya sebatas himbaun untuk belanja Sembako di Warung Kube PKH,” katanya.

Dilanjutkannya, tapi seiring dengan dibebaskannya masyarakat untuk membentuk (menjadi agen) BRILink maka KPM bebas membelanjakan dimana saja.

Baca Juga :   Sabu Senilai Rp 1 Milyar Gagal Beredar di Palembang

Dewa menegaskan, jika ada permasalahan dengan KPM, Agen BRILink dan Pendamping maka Dinas Sosial akan segera melakukan pemanggilan untuk klarifikasi.

“Yang bersangkutan semuanya akan kita dudukkan bersama, kemudian akan kita cari tahu apa penyebabnya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam aturan mengatakan, yang ke 1, pendamping sosial bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dilarang: a. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk; (1) melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu, (2) Membeli bahan pangan tertentu di e-warong dan/atau, (3) Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.

Baca Juga :   Insiden di BEI, Mahasiswa Bidar Palembang Batal Study ke Lombok

Kemudian, b. membentuk e-warong, c. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong, dan d. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

Sementara aturan yang ke 2, imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (rel/fer)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Wawako Bantu Pemasaran Pengrajin Tali Meiwa

Palembang, KoranSN Melalui kunjungan ke pengrajin tas keranjang anyaman yang berbahan dasar tali strapping band …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.