Ratusan Warga Korban Penggusuran PT KAI Sambangi Pemkot dan Pemprov

demoPalembang, SN
Ratusan warga korban penggusuran PT KAI yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Korban Penggusuran (SMKP) menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk mengadu dan meminta perlindungan kepada pemerintah.Aksi yang digelar pada pukul 09.00 WIB dimulai di Pemkot Palembang dengan membaca Surat Yasin bersama di halaman parkir Pemkot, dan dilanjutkan ke Pemprov Sumsel dengan menggunakan 7 unit bus. Rumayah (56) salah satu warga yang mengikuti aksi tersebut menyampaikan harapan secara langsung, agar Walikota Palembang dapat melindungi masyarakatnya.

Kami warga Palembang yang terletak di Jalan Abi Kusni Cokro Suyoso, terutama warga RT 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22 dan 51, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, meminta bantuan Walikota, karena tempat tinggal kami akan digusur oleh PT KAI, untuk pembangunan sarana operasionalnya yang baru,” ujarnya.Ia pun bersama ratusan warga yang menggelar aksi, menolak keras perampasan tanah warga oleh PT KAI.

Itu tanah kami, dan kami sudah lama tinggal disana. Tolong kami pak Walikota, kami warga Palembang butuh perlindungan,” ujarnya.Hal senada diungkapkan Koordinator aksi Hendra Bakti, dirinya bersama warga memprotes keras terhadap PT KAI yang ingin memperluas wilayah kerja dengan menggusur rumah yang telah mereka tinggali selama 40 tahun.
Kami sudah tiggal lebih dari 40 tahun, maka kami minta dihentikannya penggusuran tanah dan pemukiman oleh PT KAI karena menghancurkan kehidupan sosial dan melanggar HAM,” terangnya.

Baca Juga :   Srikandi Asal Musi Rawas, Rety Septika Siap Maju Pilwako Lubuklinggau 2024

Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar memberikan perlindungan, rasa keadilan, dan jaminan pada masyarakat dari intimidasi dan perampasan hak yang akan dilakukan PT KAI.
Kami minta diberikan kepastian hukum pada masyarakat sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah yang telah ditempati dan diusahakan lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan turun temurun sesuai UU No. 5 /1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria serta Permen. No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, jika nantinya tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam 15 hari kerja setelah aksi, pihaknya mengancam akan datang dengan massa yang lebih besar lagi.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Palembang, Rubinsi menegaskan, pihaknya siap memfasilitasi masyarakat yang merasa dirugikan.Sepanjang warga memang punya hak, atas kepemilikan tanah tersebut, kami siap membantu,” ungkapnya.Dia juga mengatakan, siap memfasilitasi dan mendata warga yang terkena dampak rencana PT KAI untuk perluasan operasional itu.

Baca Juga :   Kapolres Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Lurah dan Camat harus ikut berperan untuk mendata warga, kami siap menjembatani warga dengan PT KAI,” ujarnya.Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan, Ikhawanudin yang menanggapi aksi tersebut di Pemprov Sumsel mengatakan pihaknya akan memanggil walikota Palembang dan perwakilan dari PT KAI untuk duduk bersama mencari solusi dari persoalan tersebut.

Sengketa ini terjadi bukan hanya di Palembang tetapi juga terjadi di Prabumulih dan Muara Enim, karena itu, untuk mencari solusinya pihaknya akan berkoordinasi dengan PT KAI terlebih dahulu serta pemerintah daerah setempat,” terangnya.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan oleh PT KAI memang jarang diketahui oleh pemerintah sehingga sering memicu gejolak masyarakat mengingat kurangnya informasi dan sosialisasi dari PT KAI. Dirinya menegaskan bagi warga yang menjadi korban penggusuran mengumpulkan bukti surat kepemilikan dan identitas penduduk.PT KAI tidak bisa seenaknya dalam melakukan pembangunan meskipun perusahaan tersebut milik negara. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi warga, tapi kami berharap agar warga dapat menjaga suasana agar tetap kondusif,” tandasnya. (rik/wik)





Publisher : Ferdin Ferdin

Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Bupati Lepas Keberangkatan 71 CJH Empat Lawang

Empat Lawang, koranSN Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Empat Lawang, secara resmi sudah diberangkatkan ke …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!