Retribusi Sampah di Kota Palembang Masih Minim



Ilustasi pengelolaan sampah.
Ilustasi pengelolaan sampah.

Palembang, KoranSN

Kontribusi retribusi sampah yang dikelola Dinas Kebersihan Kota (DKK) Kota Palembang dinilai oleh kalangan dewan masih sangat minim. Padahal, jika dikelola dengan baik retribusi tersebut diyakini bisa menyentuh angka Rp 30 miliar per tahunnya.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang Firmansyah Hasan, Senin (21/3/2016).

“Pengelolaan kebersihan semestinya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup menjanjikan, jika dilakukan melalui prosedur yang benar, dapat kita pastikan besar angka untuk retribusi bisa mencapai Rp 30 miliar,” ungkapnya.

Hal tersebut dikatakan Firman, bukan tanpa alasan. Angka tersebut didapatkan Firman dengan membandingkan PAD Kota Batam yang mencapai Rp 25 miliar melalui retribusi kebersihan. Diapun menyayangkan Kota Palembang masih di bawah kota tersebut.

“Kota Batam saja, yang luas wilayahnya tidak lebih besar dari Palembang bisa mencapai angka seperti itu, kenapa Palembang tidak bisa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan (DKK) Kota Palembang Agung Noegroho mengakui, pajak retribusi sampah tahun 2015 lalu memang masih sangat minim yaitu hanya sebesar Rp 4,2 miliar. Namun angka tersebut terhitung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya antara Rp2-3 miliar.

“Retribusi sampah tersebut merupakan sampah yang dikeluarkan dari rumah tangga maupun pasar atau retail, dan tentu ada perhitungan dan pertimbangan penilaian retribusinya, baik yang rumah tangga ataupun dari retail,” jelasnya usai menghadiri pertemuan dengan tim Lembaga Adimistrasi Negara (LAN) RI Perwakilan Bandung di Balai Kota Palembang.

Baca Juga :   GMT Tertutup, Tamu Undangan Kecewa

Agung mengatakan pengelolaan retribusi sampah untuk tahun ini tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga karena berpotensi bocor.

“Untuk saat ini masih akan dikelola oleh dinas,” imbuhnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengajukan peraturan daerah (Perda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerha (DPRD) Palembang untuk meninjau ulang retribusi sampah. Namun dirinya belum bisa menyebutkan berapa besaran kenaikan retribusi ini.

“Masih akan dilakukan pembahasan bersama DPRD mengenai kenaikan retribusi dari kebersihan, semoga saja bisa sesuai apa yang diinginkan,” tukasnya. (tya)



Publisher : Anton Wijaya

Lihat Juga

Tim Perancang Kemenkumham Sumsel Sinergi dengan DPRD Banyuasin dalam Penyusunan Ranperda

Palembang, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar Rapat Mediasi Konsultasi Penyusunan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!