Ribuan Buruh Sumsel Tuntut Cabut Sistem Magang

MAY DAY– Ribuan buruh berdatangan membawa spanduk dan berkostum pocong ke halaman Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Jalan Merdeka Palembang untuk memperingati hari buruh internasioanl (MAY DAY), Senin (1/5). Dalam orasinya, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) meminta pemerintah perhatikan nasib buruh dan menghapus sitem magang.– Foto /Ferdinand Deffryansyah/ koransn

Palembang, koransn
Peringatan hari buruh sedunia (May Day) yang jatuh pada tanggal 1 Mei membuat ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) turun ke jalan melakukan orasi dan teatrikal di halaman Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Senin (01/5).

Dalam orasinya ratusan buruh secara serentak menyuarakan aksinya menuntut kepada Pemerintah Daerah agar mencabut sistem pemagangan dan menghapus sistem kerja kontrak serta outsorcing.

Wakil Ketua KASBI Sumatera Selatan, Dodi Ariyanto dalam orasinya mengatakan, program pemagangan yang dilakukan pemerintah saat ini hanya upaya legalisasi pasar tenaga kerja.

Menurutnya, sistem pemagangan akan menjadi PHK massal bagi pengusaha dengan mengganti buruh yang sudah memiliki pengalaman kerja lama dengan merekrut tenaga kerja baru lewat sistem magang. Sementara peraturan Menteri No 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, pengusaha hanya diwajibkan memberi uang saku yang terdiri dari biaya transport dan makan untuk peserta magang.

Baca Juga :   Mahasiswa Sumsel Kawal Bupati/Wabup dengan Pakta Integritas

“Maka dari itu kami minta kepada pemerintah melalui dinas terkait agar mencabut PP 36 tahun 2016 perihal sistem magang  dan mencabut PP 78 Tahun 2015 perihal upah murah. Sebab dengan kebutuhan hidup semakin tinggi, nasib para buruh akan semakin tertekan,” jelasnya.

Selain menuntut tolak sistem pemagangan, masa juga menuntut cabut Permenker No 36 tahun 2016 yakni, hentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh perempuan, optimalisasi kinerja pengawasan ketenagakerjaan, bongkar kebobrokan pengadilan hubungan industrial, hapus sistem kerja kontrak dan outsorsing, tolak politik upah murah, berlakukan upah layak nasional, tolak PHK dan kriminalisasi aktivis buruh serta terlaksanakan hak-hak buruh perempuan dan lindungi buruh Indonesia.

Sementara di tempat terpisah, ratusan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (NIKEUBA) melakukan pawai atau parade keliling Kota Palembang yang berakhir atau dipusatkan di Gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel Jalan Pom IX Palembang.

Setelah melakukan pawai keliling Kota Palembang menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua, ratusan massa dari berbagai daerah tersebut seperti dari Musi Rawas, Banyuasin, Lahat dan Lubuklinggau ini juga melakukan orasi menggunakan mimbar bebas di Gedung DPRD Provinsi Sumsel.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Vaksin COVID-19

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) NIKEUBA Palembang, Ermawan dalam orasinya munutut kepada pemerintah daerah dan anggota dewan Provinsi Sumsel agar mendengarkan dan memberikan solusi supaya nasib kaum buruh kedepan tidak semakin terpuruk.

Adapun tuntutan tersebut diantaranya; menolak revisi PP No 78 Tahun 2015 perihal upah murah, menuntut ditetapkannya upah minimum sektoral (UMSK) di Kota Palembang dan setiap Kabupaten/kota se-Sumsel secara berkeadilan bagi buruh, menolak rencana revisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta menuntut Pemda dan DPRD Sumsel agar menertibkan peraturan perda tentang ketenagakerjaan dan penerapan dasar penetapan upah minimum disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Kami akan tetap kejar dan menagih janji sesuai tugas pokok dan fungsinya, selain itu kami juga memohon perlindungan hukum kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan untuk mensejahterakan kaum buruh,” jelas Ermawan.

Dalam aksi tersebut massa aksi disambut Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muhammad Yansuri. Dikatakanya, aspirasi dan tuntutan dari massa sudah ditampung dan pihaknya akan mendorongnya ke pemerintah pusat apabila itu sifatnya nasional.

“Kita hanya membantu merekomendasikan apa yang menjadi tuntutan ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat apabila itu bersifat nasional, untuk itu mari bersama kita berdoa agar tuntutan bisa dikabulkan,” tandasnya. (rgn)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Wapres: Kemiskinan Akan Segera Terlihat Akibat Pandemi COVID-19

Jakarta, KoranSN Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan dampak yang …