Saksi Ahli: Perbuataan 5 Komisioner KPU Palembang Ada Unsur Kesengajaan





Lima terdakwa Komisioner KPU Palembang saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, KoranSN

Dua ahli hukum yakni; Dr Sri Sulastri SH MH yang merupakan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan Dr M Ridwan SH Mhum Ahli Hukum Tata Negara dari Unsri, Selasa (9/7/2019) memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan lima terdakwa Komisioner KPU Palembang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Palembang.

Adapun kelima terdakwa tersebut, yakni Eftiyani (Ketua KPU Kota Palembang), Alex Berzili (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu), Syafarudin Adam (Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi), Abdul Malik (Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan) dan Yetty Oktarina (Komisioner Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Ketua Hakim, Erma Suhartini SH MH dengan Hakim Anggota Mulyadi SH MH dan Subur Susatyo SH HM tersebut, saksi ahli Dr Sri Sulastri SH MH yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan menilai jika dalam perkara ini perbuataan kelima terdakwa Komisioner KPU Palembang ada unsur kesengajaan hingga mengakibatkan hak suara warga di kawasan Kecematan IT 2 Palembang ada yang hilang pada Pemilu 2019 lalu.

“Selaku ahli saya menilai jika perbuataan kelima terdakwa dalam perkara ini ada unsur kesengajaannya. Hal ini karena saat menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), kelima terdakwa ini kan melakukan rapat. Dimana dalam rapat tersebut, kelimanya melakukan diskusi dan berfikir dalam mengambil keputusan. Sehingga dari 70 TPS yang direkomendasikan hanya ada 13 TPS yang digelar PSL, jadi unsur kesengajaannya terpenuhi, sebab kelimanya menggelar rapat secara sadar,” ungkap Dr Sri Sulastri SH MH di dalam persidangan.

Baca Juga :   Sidak Hewan Kurban, Finda Menyayangkan Banyak Hewan Kurang Berat Badan

Masih dikatakan Sri Sulastri, dalam perkara ini adapun perbuatan pidana Pemilu yang telah dilakukan kelima terdakwa bermula dari adanya kekuarangan surat suara hingga tidak melaksanakan semua rekomendasi Panwascam untuk melakukan PSL sehingga terjadi kehilangan hak suara masyarakat, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kejadian ini merupakan tanggungjawab para terdakwa selaku penyelengara Pemilu.

“Untuk itulah, kami menilai kelima terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemilu, jadi bukan pelangaran admistrasi,” katanya.

Masih dikatakannya, sedangkan untuk pasal yang didakwaan JPU kepada kelima terdakwa, yakni Pasal 510 dan Pasal 554 UU Pemilu merupakan pasal yang tepat. Untuk itulah dalam penerapan hukum dirinya mengajukan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara kepada kelima terdakwa.

“Dua pasal yang diterapkan kepada lima terdakwa ini terdiri dari Pasal 510 yakni tentang menghilangkan hak suara warga, dimana pasal ini sudah ada ancaman hukumannya sendiri. Namun karena kelima terdakwa merupakan penyelengara Pemilu, dan selaku orang yang melakukan pidana tersebut, maka kelimanya juga dikenakan Pasal 554. Nah, dengan penerapan Pasal 554 inilah kelima terdakwa hukumannya 1/3 diperberat dari pasal pokok yakni Pasal 510,” tegasnya.

Lanjutnya, dirinya juga menilai karena lembaga KPU Palembang yang terdiri dari lima komisioner merupakan kolektif kolegial, artinya kelima komisioner harus bertangungjawab dalam perkara ini.

Baca Juga :   Safari Jumat di Masjid Nurush Sholihin, Gubernur HD: Saatnya Pemerintah & Masyarakat Saling Terbuka

“Kolektif kolegial yang dimaksud, yakni dalam mengambil suatu keputusan, kelima Komisioner KPU Palembang lebih dulu melakukan rapat pleno untuk membuat kesepakatan. Jadi kalau satu anggota saja tidak sepakat maka keputusan tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, dalam perkara ini kelimanya harus bertangungjawab,” tandasnya.

Sementara Dr M Ridwan SH Mhum selaku Ahli Hukum Tata Negara dari Unsri dalam persidangan mengatakan, perkara Pemilu ini mulanya dari rekomendasi Panwascam yang mengajukan agar dilaksanakan PSL di 70 TPS yang kekurangan surat suara pada Pemilu 2019. Dengan adanya rekomendasi tersebut kemudian KPU Palembang mengeluarkan produk, yakni surat peryataan untuk ditandatangani oleh para KPPS.

“Karena adanya surat pernyataan ini maka KPPS menandatanganinya hingga dari jumlah TPS yang direkomendasikan ada yang tidak digelar SPL. Padahal surat pernyataan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk tidak digelar PSL. Akibat dari kejadian ini, terdapat warga yang kehilangan haknya karena tidak menggunakan hak pilih. Untuk itulah kami menilai kejadian ini menjadi tangungjawab dari kelima terdakwa selaku penyelengara Pemilu,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, hak suara warga dalam Pemilu bersifat mutlak dan tidak dapat dihilangkan. Hal ini dikarenakan sudah menyangkut kepentingan umum yang dapat berakibat melebarnya permasalahan.

“Secara umum saya sampaikan, bahwa penyelenggaraan demokrasi yakni Pemilu merupakan kegiataan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Sebab, melalui Pemilu inilah masyarakat memilih pejabat untuk menentukan pemimpin kedepannya. Dari itu, jika dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan maka kedepan masyarakat akan kecewa,” tandasnya. (ded)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Ikuti Pembinaan dan Koordinasi Tusi Biro Hukerma

Palembang, KoranSN Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Humas, Hukum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!