Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, SN
Berdasarkan penilaian dari pemerintah pusat, sanitasi yang layak di Sumatera Selatan (Sumsel) baru mencapai 58.41 persen. Hal tersebut diakui Karo Adm Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PU CK) Provinsi Sumsel, David B Siregar.
“Ya, ini berdasarkan penilaian dari pemerintah pusat. Karena itu, untuk meningkatkan itu semua, kini kami tengah menyusun Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk pembangunan ditahun 2017-2019,” katanya.
Dirinya berharap ditahun 2019 mendatang sanitasi yang layak di Sumsel sudah mencapai 100 persen. Dirinya juga menjelaskan, sanitasi ini sendiri terbagi menjadi 3 hal yaitu, drainase, persampahan dan pengelolaan limbah.
“Untuk di Kota Palembang sendiri, akses sanitasi yang masih bermasalah yakni drainase dengan capaian pembangunan sanitasi sekitar 80 persen,” terangnya.
Dirinya menambahkan, program PPSP ini sendiri sudah dimulai sejak tahun 2011 yang lalu, sedangkan untuk tahun ini pihaknya hanya akan menyusun dokumen yang dibutuhkan agar percepatan pembangunan sanitasi permukiman.
“Program penyusunan ini hingga 2016 nanti, dan akan diajukan ke pemerintah pusat terkait anggarannya.” jelasnya.
Sedangkan untuk tahun 2017 hingga 2019 mendatang, lanjut David, pihaknya sudah dapat langsung mengerjakan sanitasi tersebut dan tidak ada lagi penyusunan dana dan dokumen. Dalam percepatan pembangunan sanitasi ini sendiri, David menerangkan, semua kabupaten kabupaten menjadi prioritas pembangunan. Namun, pihaknya berharap kesiapan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan lahan agar program tersebut dapat berjalan.
“Pemda nantinya diminta untuk menyiapkan lahan, jadi kami yang akan membangunan sanitasi tersebut,” ujarnya.
Untuk anggaran sendiri nantinya akan dibantu dari pemerintah pusat. Namun, pihaknya meminta agar menjaga sanitasi yang telah dibangun, mengingat saat ini masih ada yang membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya sehingga mengganggu sanitasi yang telah dibangun.
“Nah, ini adalah tugas dari pemda, dan harus disosialisasikan agar menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, tambah David, sanitasi ini juga berkaitan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Lingkungan Hidup (BLH) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai anggarannya.
“Karena itu, harus saling bersinergi sehingga kedepan sanitasi di Sumsel lebih baik lagi,” tandasnya. (wik)
