Satgas Antipolitik Uang Bidik OTT, Termasuk Sawer di Pilkada



Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, target utama Satgas Antipolitik Uang yaitu operasi tangkap tangan (OTT) bagi siapa pun yang terbukti melakukan politik uang di Pilkada 2018.

“Target utamanya adalah OTT. Misalnya ada yang bayar ke KPU, Bawaslu, ada pejabat yang masih jabat sebagai pegawai negeri tapi dia sawer sana sini, kami selidiki dari mana sumber keuangannya,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Satgas ini, kata Tito, akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ada kriteria penyelenggara negara yang bisa dilakukan tindakan oleh KPK dan ada juga yang tidak bisa. Kami bisa kerja sama sehingga kekosongan bisa saling isi,” ujarnya.

Baca Juga :   Menkopolhukam Dorong Penyedia Jasa Keuangan Kaji Risiko TPPU dan TPPT

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto mengatakan, saat ini Satgas Antipolitik Uang sudah mempersiapkan personel dan surat perintah tugas. Nantinya, Satgas ini akan melakukan pemetaan potensi-potensi dalam tahapan pilkada yang bisa terjadi politik uang.

“Kan tiap tahapan pasti ada karakternya masing-masing, orang akan melakukan apa, dimana itu kan ada nah itu mapping mereka, tinggal mengendus,” ujar Ari.

Menurut Ari, setiap tahapan dalam pilkada mempunyai kerawanan. Bahkan, ia menilai, politik uang bisa dilakukan oleh pasangan calon tersebut maupun tim sukses mereka.

“Tiap tahapan itu ada. Umpamanya bagaimana sih supaya dia, tentunya kan dia pengen dipilih, pasti dia akan melakukan approach, approach itu ada yang positif, pendekatan-pendekatan dengan kegiatan menyampaikan program-programnya, ada juga yang terindikasi dengan money politic,” ujarnya.

Baca Juga :   Kalteng Aktifkan 19 Posko di Wilayah Rawan Karhutla

Satgas ini, lanjut Ari, juga dibentuk sebagai langkah pencegahan adanya politik uang. Menurut dia, potensi korupsi atau politik uang sudah terjadi sejak awal tahapan pilkada. Satgas ini pun akan bekerja sama dengan para peserta Pilkada agar berpolitik dengan santun dan beretika.

“Kapolri melihat bahwa salah satu awal daripada terjadinya potensi korupsi di depan itu dari awal ini mereka sudah bermain seperti itu. Jadi ini yang harus kita sikapi dari sejak awal kami persiapkan ini untuk mukul itu,” ujarnya. (viva.co.id)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

error: Content is protected !!