Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, SN
Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang memasuki triwulan ke IV, serapan anggaran induk tahun 2015 masih belum optimal. Karena itu, Walikota Palembang, H Harnojoyo bakal memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki anggaran paling tinggi namun belum terealisasi.
“Jika ada SKPD yang anggarannya belum terserap dengan baik tentu akan kami cek terlebih dahulu dan akan ada pemanggilan,,” katanya, kemarin.
Lebih lanjut dirinya enggan berkomentar banyak terhadap minimnya serapan anggaran yang ada di SKPD seperti Dinas PU CK dan Perumahan, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP), Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang dan PU Bina Marga, karena keempat SKPD ini anggarannya cukup fantastis dalam mengunakan dana APBD tahun 2015, dengan nilai total anggaran puluhan hingga ratusan milyar.
Sementara itu, Sekretaris DKK Palembang, Mahbuk mengatakan bahwa anggaran induk yang terserap sudah mencapai 60 persen lebih.“Program sudah berjalan dengan baik, anggaran yang kami miliki mencapai Rp 58 M,” ujarnya.
Menurutnya anggaran yang ada sebagaian besar untuk operasional DKK itu sendiri seperti dana untuk gaji pegawai lepas yang mencapai ratusan orang serta pengendara kendaraan operasional seperti truk, sebagai penunjang operasional DKK dalam membersihkan Kota Palembang dari sampah yang ada.
“Upah atau gaji yang dikeluarkan setiap bulannya cukup besar sehingga menyedot anggaran yang ada, begitu juga dana operasional seperti membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk truk itu cukup besar,selain itu anggaran tersebut juga digunakan dalam pemeliharaan tanggul yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) , perbaikan drainase dan limbah, sehingga limbah yang dilakukan pemeliharaan tidak mengganggu pemukiman warga, anggarannya tidak begitu besar, serta pengadaan alat berat yang anggaran tidak begitu besar,” paparnya.
Menurut Mahbuk, jika ada anggaran yang belum terserap secara maksimal karena masih proses pengerjaan sehingga secara administrasi belum dapat dicairkan dan untuk mencairkan anggaran harus diselesaikan secara fisik baru dapat diproses.
Kepala dinas PU CK Dan Perumahan Saiful juga mengungkapkan bahwa APBD 2015 akan segera terserap, salah satu diantaranya program bedah rumah kumuh yang menelan anggaran mencapai Rp 10 miliar lebih.
“Dalam waktu dekat akan segara launching perbaikan rumah kumuh yang ada di Seberang Ulu sehingga program yang dicanangkan segara terealisasi,” ujarnya.
Menurut Saiful belum terserapnya anggaran karena terkendala Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan program tersebut belum bisa berjalan, namun pihaknya sudah menggandeng anggota ABRI yang nantinya secara bersama-sama dengan masyarakat akan melakukan pengerjaan perbaikan rumah kumuh menjadi rumah yang layak huni. (rik)
