
Palembang, SN
Serikat Pekeraja Pertamina Pemasaran & Niaga Sumbagsel yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kecewa terhadap keputusan pemerintah seperti yang tertuang dalam siaran pers dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor: 38/SJI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang menyebutkan bahwa Pemerintah memutuskan pihak Indonesia mengontrol interest (dikurangi share down) sebesar 70 % sedangkan Total–Inpex memperoleh interest 30%. Hal tersebut dikatakan Presiden SP3N SBS, Yohan Efendi, kemarin.
Keputusan tersebut menurutnya, tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33, dimana setelah lebih dari 40 tahun menguasai sumber alam Indonesia yang notabene hak-nya rakyat Indonesia yang harus dikuasai negara. Namun, ketika anak bangsanya sudah mampu mengelola sendiri ternyata rezim yang berkuasa masih tidak mampu melepaskan diri dari belenggu asing.
“Kami kecewa mau dibawa kemana lagi sumber alam Indonesia, dimana Nasionalisme Presiden Republik Indonesia. Kemanakah janji presiden, mengapa Pertamina selalu dikerdilkan dan dibully oleh bangsanya sendiri, spakah Pertamina tidak boleh besar di negerinya,”ujarnya.
Karena itu SP3N SBS ditegaskanya, menyatakan bahwa 100 % Blok Mahakam harus untuk negara dan Pertamina siap dan mampu mengelola Blok Mahakam secara penuh. Dengan tujuan Ketahanan Energi menuju Kedaulatan Negara, sesuai dengan 3 konsep pembangunan Indonesia yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya.
Demi Blok Mahakam dan Kedaulatan Energi Nasional sebagai wujud kekecewaan dikatakannya, para pekerja Pertamina meminta Presiden Joko Widodo segera mengoreksi Keputusan sharedown Pengelolaan Blok Mahakam yang menjadikan Pengelolaan Blok Mahakam tidak 100% kepada Pertamina sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004. Memerintahkan seluruh konstituen FSPPB untuk siaga dan waspada menyikapi Perkembangan terhadap keputusan Pemerintah dengan tetap menjaga kelancaran distribusi energi nasional sambil bersiap untuk melakukan perenungan Kreatif sebagai bentuk upaya agar Blok Mahakam kembali ke Indonesia 100% sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
“Kepada seluruh Stakeholder dan Masyarakat Indonesia di Permaklumkan bahwa kemungkinan aksi yang dilakukan akan menyebabkan hambatan dalam pendistribusian energi mengingat upaya tersebut merupakan wujud dalam memperjuangkan kepentingan yang lebih besar demi kedaulatan energi bangsa yang bermartabat,”pungkasnya. (ima)


