Sinergi Pusat dan Daerah Tingkatkan Daya Saing Usaha

Tampak Suasana kegiatan Rakerkornas Apindo di Hotel Aston Palembang. (foto-soimah/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan daya saing dunia usaha. Bila pusat dan daerah berjalan sendiri-sendiri maka hal tersebut dapat menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum APINDO, Hariadi B Sukamdani didampinggi Ketua APINDO DPP Sumsel, Sumarjono Saragih di sela-sela Rakerkornas Apindo  (Asosiasi Pengusaha Indonesia) di Hotel Aston Palembang, Rabu (19/4/2017).

Dijelaskannya, untuk mewujudkan sinergi tersebut perlu adanya dorongan dari berbagai pihak termasuk kepala daerah setempat. Hal tersebut pulalah yang mendorong APINDO untuk menyelenggarakan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkornas) dari tanggal 19-21 April 2017.

“Melalui Forum ini, berbagai tantangan perekonomian nasional yang terjadi di daerah diharapkan dapat diatasi dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” harapnya.

Apindo dikatakannya, melihat dukungan daerah memiliki peranan sangat besar dan penting.  Karena berdasarkan data Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan IV pada 2016 di 33 Provinsi mencapai Rp 58.107,6 Miliar untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan US$ 7.502,8 juta untuk Penanaman Modal Asing (PMA)

Baca Juga :   Tourism Malaysia Bidik Generasi Milenials

Investasi di provinsi provinsi di Indonesia termasuk Sumsel dikatakannya, menunjukkan daerah punya peranan penting untuk kegiatan investasi dalam menopang perekonomian nasional.  Tanpa dukungan dan komitmen kepala daerah, hampir mustahil untuk merealisasikan investasi di Indonesia, mengingat perizinan usaha merupakan kewenangan kepala daerah.

“Karena spirit utama terletak pada komitmen percepatan penyederhanaan regulasi perijinan usaha dan investasi di tahun 2017,”ujarnya.

Sementara itu dikatakannya, untuk Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang memungkinkan proses perizinan investasi maksimal 3 jam telah dimanfaatkan berbagai investor dengan maksimal. Dunia usaha nantinya tetap menunggu hasil koordinasi BKPM dengan pemerintah daerah terutama perijinan dasar untuk merealisasikan persetujuan investasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, diantaranya SIUP, TDP, HI, dan IMB.

Baca Juga :   Gelantum di PIM Banjir Hadiah

Ia menilai saat ini sejumlah regulasi daerah tidak sejalan dengan semangat reformasi penyederhanaan perizinan yang dilakukan pemerintah pusat. Kondisi tersebut ditambah dengan keberadaan sejumlah Perda Substansial yang dinilai menghambat investasi diantaranya pungutan daerah atau pengaturan ketenagakerjaan distortif yang dibatalkan pemerintah.

“Intinya, tanpa dukungan dan komitmen kepala daerah, rasanya mustahil untuk merealisasikan investasi di Indonesia,”tuturnya.

Kemudian ditambahkannya, kejelasan regulasi daerah akan berdampak nyata pada peningkatan minat investasi, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan pertambahan lapangan kerja berkualitas. (ima)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Menteri Digital ASEAN Sepakati Kerja Sama dengan AS, China dan India

Jakarta, KoranSN Menteri Digital ASEAN menyepakati kerangka kerja sama dengan Amerika Serikat, India, dan China …