Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Jakarta – Usulan Program Pembangunan Daeran Pemilihan (UP2DB) yang digagas DPR menuai kritikan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo khawatir program yang memakai APBN sebanyak Rp 11,2 triliun itu akan jadi ladang korupsi baru.
“Kalau saya tidak rekomen,” kata Ganjar saat ditanya soal program yang kerap disebut dana aspirasi DPR itu. Wawancara dengan Ganjar dilakukan usai dialog Mengatasi Keruwetan Arus Mudik di Fx Mal, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).
Menurut Ganjar, lebih baik DPR fokus ke tugas pengawasan. Lebih baik DPR memberikan kritik ke pemerintah soal pembangunan dan pengentasan kemiskinan, bukan malah mengambil peran eksekutif mengelola anggaran.
“Jika DPR terlalu masuk dalam wilayah detail pemerintah, tahu besaran, bagaimana eksekusinya, jatuhnya nanti pasti korupsi jika masuk kerjaan pemerintah,” ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.
Diwawancara sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) senada dengan Ganjar. Dia tak setuju dengan dana aspirasi DPR.
“Dari dulu saya nggak setuju, kamu tanya deh sama DPR nya sendiri,” kata Ahok yang juga mantan anggota Komisi II DPR.
(trq/trq)
