Soal HGB, Pedagang Ngadu Pemprov Lagi





Suasana saat pertemuan pedagang dan Pemprov Sumsel di ruang rapat Setda Sumsel. (foto/alwi_alim)
Suasana saat pertemuan pedagang dan Pemprov Sumsel di ruang rapat Setda Sumsel. (foto/alwi_alim)

Palembang, KoranSN

Upaya pedagang untuk memperpanjang Hak Guna Bangun (HGB) Pasar 16 terus dilakukan. Kamis (29/9/2016), para pedagang mendatangi kembali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menemukan titik terang dalam persoalan tersebut.

Perwakilan pedagang pasar 16 Ilir, Rivai Asbun mengatakan, kedatangan pihaknya ke Pemprov Sumsel untuk difasilitasi persoalan HGB yang dinilai ada peluang untuk di perpanjang karena menurutnya hal ini ada dalam aturan. Selain itu, keterlambatan memperpanjang HGB tersebut. Pasalnya, selama ini pihak pengelola Pasar 16 sudah putus kontrak dengan Pemkot Palembang sehingga pihaknya tidak punya channel untuk memperpanjang HGB.

“Seharusnya ini menjadi tugas Pemkot Palembang untuk bersosialisasi kepada pedagang serta memberikan solusinya kepada pedagang. Bukan malah dibiarkan, sehingga pada saat kami ingin memperpanjang perorangan tidak bisa,” tegasnya.

Dirinya menegaskan, bahwa pihaknya akan berupaya untuk mencari celah agar HGB dapat diperpanjang sebab ada klasul perjanjian antara PT Prabu dengan Pemkot Palembang di Pasal 8. Selain itu, sertifikat masih ada di bank ketika HGB habis maka pihaknya harus mencari dana tambahan. “Kalau tidak diperpanjang maka mereka akan menarik apa saja. Sebaliknya, jika diperpanjang paling tidak 10 tahun,” terangnya.

Baca Juga :   Selain Akan Dipugar, TPS Juga Segera Dipermanenkan

Dirinya berharap dengan pertemuan ini ditemukan solusi yang tidak saling menguntungkan atau win-win solution. Serta masih diperlakukan secara humanis, persuasif. “Kami berharap keran HGB ini dibuka dengan harga seminimal mungkin. Kami juga akan melakukan class action, jika dalam waktu 15 hari kedepan tidak ada titik temu atau solusi dari persoalan HGB tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Perusahan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya, Febrianto mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang dilakukan dengan Pemprov Sumsel akan dilanjutkan kembali pada dua minggu kedepan karena belum membawa kajian dari BPK, kajian hukum dari Unsri, kajian ekonomi dari Jateng, serta surat BOT PT Prabu yang akan dikaji dengan tim Pemprov Sumsel.

Baca Juga :   Korsleting Listrik Mendominasi Penyebab Kebakaran, Warga Diminta Waspada

“Kami nantinya akan membawa data apa saja yang diperlukan,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Palembang hanya hak pengelola (HPL) sedangkan PT Prabu mempunyai HGB, jadi memang seharusnya yang memperpanjang HGB itu PT Prabu, sedangkan Pemkot Palembang sendiri tidak bisa melakukan perpanjangan HGB sebab Pemkot melalui PD Pasar sebagai hak pengelolahan.

“Nah, karena PT Prabu sudah putus kontrak maka HGB itu kembali lagi kebijakan Walikota Palembang, apakah akan diperpanjang atau tidak,” tandasnya. (wik)





Publisher : awik obsesi

Lihat Juga

Pemprov Sumsel dan OJK Permudah Akses Petani Dapatkan KUR

Palembang, KoranSN Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait lainnya terus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.