Soal Mobnas, Pemprov Masih Bimbang

Sekda-Sumsel-Mukti-Sulaiman-300x200
Palembang, SN

Kebijakan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang membolehkan mobil dinas (Mobnas) dipakai saat mudik lebaran, tidak serta merta menjadi acuan Pemprov Sumsel. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan himbauan agar hal itu tidak dilakukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, H Mukti Sulaiman mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait pemakaian Mobnas untuk mudik lebaran.

“Masalah ini sedang kita rapatkan dulu dengan Inspektorat dan BKD, karena memang ada dualisme pendapat, Menteri PAN – RB mengatakan boleh, untuk yang golongan tiga dan tidak mempunyai mobil pribadi serta belum berkeluarga, lantas KPK mengimbau agar Mobnas tidak digunakan mudik lebaran,” ujar Mukti usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (29/6).

Baca Juga :   Herman Deru: Demokrasi di Sumsel Harus Terhormat

Dikatakannya, meskipun pada akhirnya, Mobnas bisa digunakan untuk mudik lebaran, tetapi pertanggung jawabannya mutlak diserahkan kepada pemakai.

“Untuk pemakaian itu harus tertib dan yang menggunakan harus bertanggung jawab. Misalnya, kalau kendaaraan itu hilang atau kecelakaan, karena itu bukan perjalanan dinas, maka pemakai harus bertanggung jawab,” kata dia.

Berkaca dari tahun sebelumnya, Mukti mengakui, pemakaian Mobdin untuk mudik lebaran tidak ada larangan tegas dari Pemprov Sumsel.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Rudi Apriadi menilai, seharusnya pemerintah melarang penggunaan kendaraaan dinas untuk mudik lebaran, karena yang namanya mobil dinas, peruntukannya untuk acara yang bersifat kedinasan.

Baca Juga :   'Srikandi' Dodi-Giri Silaturahmi dengan Masyarakat Empat Lawang

“Mobnas logikanya untuk dinas, kalu diluar dinas mobil pribadi, jadi apapun dalilnya tidak boleh pakai Mobnas karena peruntukkannnya untuk kedinasan,” tegasnya. (awj)

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Gubernur HD dan Tim Menhub RI Tinjau Terminal Karya Jaya

Palembang, KoranSN Hampir dipastikan keberadaan Terminal Karja Jaya Kertapati Palembang, yang selama ini terbengkalai akan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.