Suara Nusantara Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Pemred Suara Nusantara, Agus Harizal saat menerima penghargaan yang diberikan oleh Ketua KIP Provinsi Sumsel, Herlambang. (foto-ist)

Palembang, KoranSN 

Koran Harian Suara Nusantara meraih penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017 yang diberikan oleh Komite Informasi Provinsi (KIP) Sumsel, Sabtu (9/12/2017) di Griya Agung Palembang.

Dikarenakan pihak Suara Nusantara berhalangan hadir saat malam penganugrahan maka penghargaan untuk insan pers tersebut diterima langsung Pemimpin Redaksi (Pemred) Koran Harian Suara Nusantara, Agus Harizal Alwie Tjikmat yang diberikan oleh Ketua KIP Sumsel, Herlambang di Kantor KIP Sumsel Jalan Anwar Sastro Palembang, Senin (11/12/2017).

Pemred Koran Harian Suara Nusantara, Agus Harizal mengatakan, bahwa penghargaan ini merupakan penghormatan prestisius yang diterima Koran Harian Suara Nusantara, dan kedepan dijadikan sebagai motivasi agar lebih menampilkan berita-berita akurat dan berimbang serta memilki nilai informasi untuk kepentingan publik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterima dari KIP Sumsel ini. Kedepan ini dijadikan motivasi agar Koran Harian Suara Nusantara lebih dikenel masyarakat tidak hanya di Sumsel melainkan di seluruh wilayah Nusantara,” ungkap Agus Harizal.

Sementara, Ketua Komisi Informasi (KIP) Provinsi Sumsel, Herlambang mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan tetap setiap tahun baik dari KIP Pusat maupun daerah lainya di Indonesia. Dimana, pada tingkat Nasional kegiatan serupa akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Desember 2018 ini bertempat di Istana Bogor, yang diselenggarakan oleh KIP Pusat.

Dikatakannya, penghargaan ini baru diselenggrakan pertama kalinya oleh Komisi Informasi Keterbukaan Publik Provinsi Sumsel.

Baca Juga :   Hentikan Penganiayaan Terhadap Hewan!

“Pada tahun 2016 yang lalu, Provinsi Sumsel pernah mendapat peringkat lima dari 34 Provinsi yang di Indonesia. Insyallah, Sumsel pada tahun ini mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Dalam hal ini, dikatakan Herlambang, selain bertujuan untuk mengukur implementasi UUD 14 Tahun 2008, juga sekaligus sebagai tolak ukur keterbukaan infromasi pada setiap badan publik di Provinsi Sumsel. Bahwa keterbukaan informasi pada publik yang ada di Indonesia adalah amanat UUD 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik.

“Kami berharap kepada pemangku kepentingan publik yang telah di percaya untuk mengelola pemerintahan di Negara ini, khusunya di Sumsel dapat menjalankan keterbukaan informasi di lingkungan badan publiknya masing-masing,” pungkasnya. (rgn) 



Publisher : Imam Ndn

Lihat Juga

Kejati Sumsel Perdalam Penyidikan Dugaan Korupsi Pajak

Palembang, KoranSN Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, Jumat …

error: Content is protected !!