Tak Miliki Buku Nikah, 143 Pasutri Lakukan Isbat Nikah



Tampak antusias warga yang mengikuti isbat nikah di depan kantor Bupati Muratara. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Untuk memberikan kepastian hukum yang dibuktikan dengan buku Nikah, Pemkab Muratara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bekerja sama dengan Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) menggelar isbat nikah bagi 143 pasangan suami istri (Pasutri), bertempat di halaman kantor Bupati Muratara, Kamis (7/12/2017).

Acara dibuka langsung oleh Sekda Muratara Abdullah Matcik yang dihadiri langsung kepala Disdukcapil Mustopa Yusuf, Kepala Kaban Kesbangpol Hj Herawati, Kepala Kemenag Muratara H Iksan Baijuri, KUA Rupit M. Ali serta ratusan Pasutri peserta isbat nikah.

“Melalui isbat nikah dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, dan anak agar tercipta keluarga yang makmur, aman, cerdas dan bermartabat menuju kabupaten Muratara bangkit,” kata Abdullah Matcik.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Muratara, Mustopa Yusuf melalui Kabid Data, Syukur mengatakan, sebanyak 143 pasutri ini merupakan warga dari 7 kecamatan, yang mana mereka tidak memiliki buku nikah sejak menjalani ikatan suami istri.

“Iya, kita mengadakan sidang isbat nikah bagi 143 pasutri yang tidak memiliki buku nikah, setelah sidang nanti mereka akan mendapatkan buku nikah,” katanya.

Lanjutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan pasutri yang sudah menikah namun tidak memiliki buku nikah, salah satunya karena kehilangan buku nikah.

“Yah mungkin sudah hilang, bisa juga tidak diambil karena biayanya mahal,” katanya.

Baca Juga :   Seleksi Sekolah di TNI AD Semakin Ketat

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Muratara, H Ikhsan Baijuri menuturkan, sebanyak 143 pasutri tersebut disidangkan oleh 4 orang hakim dari Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau.

“Tujuan dari sidang isbat nikah itu untuk mengeluarkan akta nikah. Nah akta nikah ini salah satunya berfungsi untuk mendaftar haji atau umroh, karena itu salah satu syaratnya,” jelas Ikhsan.

Lanjutnya, 143 pasutri yang akan disidangkan terdiri atas pasutri yang menikah di bawah tangan atau nikah sirih, serta pasutri yang menikah di bawah tahun 1974. “Nikah sirih dan nikah zaman dulu belum memiliki buku nikah. Sehingga sekarang kita berikan kepastian hukumnya,” pungkasnya. (snd)



Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kejari Palembang Kembali Tetapkan Satu Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Pakaian Batik di Dinas PMD Provinsi Sumsel Tahun 2021

Palembang, KoranSN Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejari Palembang, Jumat (1/3/2024) kembali menetapkan satu tersangka dalam …

error: Content is protected !!