Tak Miliki KTP-el, Data Dinonaktifkan





Kabiro Pemerintahan Setda Sumsel, Edward Chandra
Edward Chandra

Palembang, KoranSN

Pemerintah pusat menegaskan kepada penduduk untuk segera melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Jika sampai pada 30 September mendatang belum melakukan perekaman, maka data diri akan dinon aktifkan. Demikian ditegaskan oleh Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Pemprov Sumsel, Edward Chandra saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (29/8/2016).

“Jika data diri dinon aktifkan maka dampaknya sangat besar seperti tidak bisa membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), surat menyurat lainnya,” katanya.

Dijelaskannya, hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) 4071/1768/SJ tentang percepatan KTP-el dan akte kelahiran. Dalam kebijakan tersebut penduduk yang pada 1 Mei sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan tidak menetap di luar negeri wajib memiliki KTP-el tanggal 1 September 2016.

“Pemprov Sumsel sendiri juga telah mengeluarkan himbauan melalui Sekda Sumsel untuk setiap dinas dan instansi di kabupaten/kota di Sumsel,” terangnya.

Diterangkannya, saat ini khusus Provinsi Sumatera Selatan, hingga posisi terakhir 9 Agustus 2016. Dari total 5.544.379 wajib KTP, yang sudah merekam sebanyak 4.729.325 jiwa. Sebanyak 815.054 jiwa belum merekam KTP-el atau sekitar 14,7 persen dari total wajib KTP di Sumsel. Hal ini disebabkan adanya yang meninggal, berpindah tempat dan lain sebagainya.

Baca Juga :   Warga Palembang Tawuran, 6 Warga Tertembak

“Karena itu, agar seluruh penduduk memiliki KTP-el maka baik Pemerintah Pusat atau Pemprov Sumsel sudah untuk mengambil langkah-langkah percepatan perekaman KTP-el. Dengan melakukan jemput bola, baik itu ke sekolah, membuka counter di mall, mendatangi panti asuhan dan atau mendatangi Lapas (Lembaga Permasyarakatan) untuk melakukan perekaman itu,” jelasnya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-EL sudah mulai terlihat. Hal itu terlihat pada saat dirinya melakukan kunjungan ke salah satu lokasi perekaman di Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL). Dimana, sebelum adanya SE tersebut, hanya ada sekitar 2-5 orang per hari  yang melakukan perekaman. Saat ini telah mengalami peningkatan, sebanyak hampir mencapai 100 orang.

“Terutama daerah perairan, itu yang harus dikejar. Harus melibatkan camat atau kades. Kalau dulu, harus ada surat pengantar RT/RW. Sekarang, tinggal bawa Kartu Keluarga (KK) ke camat,” tambahnya.

Jika nantinya, lanjut Edward, masyarakat merasa kesulitan atau disulitkan maka dirinya membuka nomor pengaduan yakni 08117838989. Dalam pembuatan KTP-el ini sendiri pemerintah telah menerapkan sistem SEMEDI (Sehari Mesti Jadi) dan sistem ini telah ditegaskan dalam rapat di Jakarta yang dihadiri seluruh dinas pendudukan dan catatan sipil serta instansi terkait.

Baca Juga :   Prajurit Kodam Tes Ketangkasan Renang Militer

“Silahkan hubungi saya kalau memang merasa terlalu lama dan berbelit-belit. Karena pelayanan ini akan mempengaruhi kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil itu sendiri,” tegasnya.

Ditanya soal bagaimana cara mengaktifkan kembali data diri. Dirinya menambahkan, data diri dapat diaktifkan kembali jika penduduk melakukan perekaman. “Non aktif ini hanya sementara, jika penduduk melakukan perekaman maka data diri pun akan diaktifkan kembali. Tapi saya rasa penduduk pastinya akan membuat KTP karena semua urusan menyangkut dengan KTP,” tandasnya. (wik)





Publisher : awik obsesi

Lihat Juga

Pemprov Sumsel dan OJK Permudah Akses Petani Dapatkan KUR

Palembang, KoranSN Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait lainnya terus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.