Tambang Batubara Ilegal Masih Marak

Suasana fokus grup diskusi di Hotel Novotel Palembang, Kamis (25/10/2018). (Foto-Ferdinand/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Tambang batubara ilegal yang mayoritas dikelola oleh masyarakat umum masih marak di Sumsel. Kondisi ini diakui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Sumsel, Robert Heri.

Ia mengaku, pihaknya sudah mendata bahkan melaporkan ke aparat berwenang agar penambang ilegal ini ditertibkan, bahkan masalah ini sudah dilaporkan ke Ditjen Minerba di Jakarta. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini masih marak dilakukan.

“Kalau kita berantas di hulunya, hari ini kita operasi, besoknya mereka nambang lagi. Solusinya, kita sudah minta bantuan Ditjen Minerba, karena permasalahan ini harus diberantas di hilirnya, karena jika tidak ada yang beli, otomatis mereka (penambang liar) tidak akan lagi menambang,” ungkap Robert Heri saat menjadi pembicara pada Fokus Group Discussion (FGD) bertema “peningkatan pengawasan dan pelaporan produksi mineral dan batubara untuk perbaikan kualitas data produksi dan peningkatan PNBP”, di Hotel Novotel Palembang, Kamis (25/10/2018).

Menurut Robert, kendala lainnya untuk memberantas praktek penambangan batubara ilegal ini, yakni batubara hasil penambangan liar ini disinyalir dijual ke luar Sumsel, dalam hal ini Provinsi Lampung, sehingga Sumsel kesulitan untuk mencegahnya.

Baca Juga :   Poltekpar Palembang Buka Pendaftaran Tahap Kedua

“Kalau ke Palembang, saya pastikan tidak ada lagi penjualan semacam ini (dari tambang liar), namun ini dibawa ke provinsi lain. Oleh karena itu, kita minta bantuan Ditjen Minerba, karena ini bukan wewenang kami lagi,” tukas Robert.

Sementara itu, Direktur Pilar Nusantara (Pinus) Rabin Ibnu Zainal mengungkapkan, sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan batubara masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov Sumsel dan pihak terkait lainnya. Yakni, tindak lanjut bekas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang izinnya sudah dicabut atau diakhiri, kemudian masih maraknya tambang ilegal, dan truk batubara yang mengganggu arus lalu lintas umum.

“Untuk tambang ilegal, terutama di Tanjung Enim, ini milik rakyat, disana kalau kita melintas, banyak sekali karung-karung berisi batubara di pinggir jalan, dan ini ada pengepulnya, dan ada indikasi pengepulnya ini memegang izin usaha pertambangan (IUP), jadi mereka sengaja tidak membuka tambang dan hanya membeli dari penambang-penambang liar, ini masih kita telusuri,” ungkap Rabin.

Baca Juga :   Musda Golkar Muba Tutup Rangkaian Musda Golkar di Sumsel

Kondisi ini kata Rabin, sudah dilaporkan ke aparat berwenang, bahkan pihaknya juga sudah melaporkan permasalahan ini ke KPK, agar mereka menyelidiki proses pemberian IUP ke pengusaha-pengusaha yang terindikasi menyalahi aturan.

Menurut Rabin, pemberian IUP masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena disinyalir masih ada pemberian IUP oleh kepala daerah tanpa prosedur lelang WIUP sesuai UU no 4 tahun 2019.

“Di tahun 2014, terdata sebanyak 359 pemegang IUP, kemudian di saat itu, kita membantu pemerintah untuk menertibkan IUP ini, hasilnya di tahun 2016, ada 218 IUP yang dicabut maupun diakhiri,” pungkasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Tim Kuasa Hukum Cabup Mura Hj Ratna Machmud Laporkan Akun Facebook ke Polda Sumsel

Palembang, KoranSN Tim Kuasa Hukum Calon Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Ratna Machmud didampingi Nazaruddin …