Telat Bayar Pajak, Perusahaan di PALI Siap-Siap Terkena Denda





Kepala Bapenda PALI, Al Hidayah. (Foto-Anas/KoranSN)

PALI, KoranSN

Seluruh perusahaan di Kabupaten PALI terancam akan terkena denda jika sampai bulan September mendatang belum juga membayar kewajibannya menyetor pajak ke Kabupaten PALI.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PALI, Al Hidayah, Selasa (14/8/2018).

Dirinya menerangkan, bahwa pihaknya sudah mengirimi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten PALI.

“Jika lewat dari bulan September belum juga dibayar, maka terpaksa perusahaan tersebut harus membayar denda sebesar 2 persen dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang harus dibayarnya,” terang Al Hidayah didampingi Son Haji SE MSi (Kabid PBB Retribusi BPHTB) dan Erizon SP (Kabid PAD).

Selain itu, pihaknya juga selalu berusaha maksimal untuk menarik iuran pajak dari wajib pajak yang ada di Kabupaten PALI agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten PALI dari sektor pajak.

“Tahun 2018 ini, dua jenis pajak akan diberlakukan di Bumi Serepat Serasan, yakni Pajak Air dan Tanah serta Pajak Non PLN,” sambungnya.

Baca Juga :   Jalan Rusak di 18 Kecamatan di OKI Terus Diperbaiki

Kalau untuk pajak Non PLN, dijelaskan Al Hidayah bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 195 yang mengatakan, bahwa untuk PT Pertamina akan ditarik iuran pajak Non PLN.

“Kendati kembali pemerintah pusat yang membayarnya. Kemudian, setiap badan usaha atau perorangan yang menggunakan listrik dibawah 200 KWH, tanpa nyambung dengan Pln akan dikenakan juga pajak non Pln. Artinya, PAD PALI dari sektor pajak akan kembali bertambah,” bebernya.

Dalam kesempatan ini juga, dirinya menjelaskan bahwa pihaknya melalui Kabid PAD dan Kabid PBB Retribusi BPHTB terus melakukan sosialisasi ke desa-desa serta ke wajib pajak lainnya untuk menggali potensi pajak yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten PALI.

“Selain tahun ini kita lakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak, kita juga gencar lakukan sosialisasi PBB ke desa-desa serta menagih pajak ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten PALI,” imbuhnya.

Baca Juga :   Medsos Jadi Perhatian Kominfo

Sejauh ini, pihaknya mengaku proses penggalian pajak sudah berjalan 45 persen. Angka tersebut angka bertambah mengingat seluruh perusahaan yang sudah dikirimi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) akan melakukan pembayaran di Bulan September nanti.

“Target diakhir Desember wajib pajak dalam membayar pajak sebesar 80 persen. Kita berharap, wajib pajak di Kabupaten PALI tergugah hatinya untuk membayar iuran pajak. Karena, dengan pajak kita sudah turut membangun negeri terkhusus membangun kabupaten PALI yang kiya cintai,” tutupnya.

Selain dari sektor pajak tersebut, pajak galian C juga masih ditagih pihaknya ke beberapa perusahaan. (ans)





Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Kajati Sumsel Sarjono Turin Kunker ke Kejari Lubuklinggau

Lubuklinggau, KoranSN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Sarjono Turin SH MH melakukan kunjungan …

error: Content is protected !!