Temuan BPK Menjadi Stressing



H Iskandar SE. (foto-maniso/koransn.com)

Kayuagung, KoranSN

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab OKI telah menjadi stressing atau tekanan.

“Temuan BPK ada beberapa OPD termasuk Setwan OKI itu adalah stressing. Sebenarnya ini tak perlu terjadi karena setiap tahun OPD melakukan penyusunan pelaporan keuangan,”kata Bupati OKI H Iskandar SE saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD OKI 2018 di BPBS 1 Setda OKI kemarin.

Iskandar menyarankan, OPD yang menjadi sorotan BPK ke depan perlu berbenah dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Dalam mengalokasikan anggaran, sebaiknya OPD meminta pendampingan dari penegak hukum sehingga pengalokasian anggaran tepat sasaran, tepat guna, efisien dan efektif.

“Sebelum menggunakan anggaran, perlu konsultasi ke penegak hukum seperti kejaksaan. Saya tekankan bagi OPD yang mendapat sorotan BPK, agar mengembalikan dana ke kas negara. Jika tidak, maka akan ada preseden buruk bagi OPD,”urainya di hadapan seluruh pejabat di jajaran Pemkab OKI.

Baca Juga :   Dodi Reza Tuntaskan Infrastruktur 66.3 Km Jalan Penghubung Lawang Wetan

Jelasnya pula, temuan BPK semoga ke depan menjadi pelajaran OPD. Hasil temuan itu akan harus ditindaklanjuti dan diperbaiki dalam waktu 60 hari ke depan. Iskandarpun mengingatkan, OPD harus mengembalikan anggaran ke kas negara jika negara mengalami kerugian.

Ia mengatakan, APBD OKI 2018 berjumlah Rp 2,41 trilyun dan DPA yang sudah dibagikan untuk cepat digunakan karena masyarakat telah menanti. Rinci Iskandar, APBD OKI tahun 2018 tercatat sebesar Rp 2,241 trilyun dengan proporsi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,4 trilyun dan belanja langsung sebesar Rp 741 milyar. “Nominal ini jelas tidak berimbang, ke depan harus disehatkan,”janjinya.

Baca Juga :   TPA Masjid Al Hikmah Diresmikam

Diberitakan sebelumnya, OPD di OKI yang menjadi sorotan BPK yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD OKI, Dinas Pendidikan OKI dan 2 dinas lainnya. Mereka disorot BPK karena terjadi kelebiham bayar pada pos belanja tidak langsung pada DPA tahun anggaran 2017. (iso)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Herman Deru Jamin Kebutuhan Makan dan Tempat Tinggal Korban Kebakaran Desa Pemulutan

Ogan Ilir, KoranSN Dalam Safari Jumat yang dilakukan Gubernur Sumsel, H Herman Deru di Masjid …