Temui Demo Buruh, HD Janji Panggil Perusahaan







Gubernur Sumsel Herman Deru saat menemui puluhan pendemo dari Komite Aksi untuk Kedaulatan Rakyat Palembang di halaman Kantor Gubernur, Kamis (1/11/2018). (foto-humas pemprov)

Palembang, KoranSN

Kepedulian Gubernur Sumsel Herman Deru pada kaum buruh di Sumsel memang tak perlu diragukan lagi. Buktinya, di tengah jadwalnya yang padat mantan Bupati OKU Timur itu masih menyempatkan diri menemui puluhan pendemo dari Komite Aksi untuk Kedaulatan Rakyat Palembang di halaman Kantor Gubernur, Kamis (1/11/2018).

“Apa yang adik-adik sampaikan ini adalah info baik bagi saya untuk ambil langkah dan kebijakan bagi semua. Makanya saya akan perintahkan Kadisnaker panggil perusahaan-perusahaan ini secepatnya untuk mendengar permasalahan apa yang terjadi sebenarnya,” ujar HD saat menemui pendemo.

Untuk mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak, melalui Kadisnaker HD akan memanggil perusahaan dan pekerja untuk duduk bersama untuk menjelaskan duduk persoalan yang terjadi.

“Kalau anggota ini ada yang dirugikan kita sikapi. kalau memang nanti ditemukan masih ada yang dilanggar kita akan beri sanksi sesuai level kewenangan kita. Perusahaannya akan segera kita panggil dan duduk bersama,” tegasnya.

Terkait siapa-siapa saja yang dirugikan, Gubernur Sumsel HD meminta para pendemo memberikan data yang jelas dan terperinci. Hal ini penting baginya untuk bahan pertimbangan mengambil tindakan atau punishment.

“Paling lambat seminggu akan kita panggil. Setelah data kita miliki biar tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Aksi Andreas OP mengatakan dalam tuntutannya memjnta pemerintah mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Karena kebinakan dikeluarkannya PP u8 Tahun 201t tentang pengioahan menegaskan politik upah murah diberlakukan untuk para buruh di Indonesia.

Baca Juga :   Percepat Realisasi Gerakan Serentak di Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Gandeng Kamar Dagang dan Industri

Selain itu mereka juga meminya bayar hak oesangon para pekerja yang di PHK, perlindunga terhadao tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serra perlakuan tanoa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahtetaan pekerja.

“Perlindungan hak oekerja di seti0ap perusahaan dimana buruh/pekerja mendapatkan perlakuan sesuai regulasi UU yang berlaku sangatlah minim, banyak terjadi intimidasi, diskriminasi, tidak dibayarkan hak-hak normatif,” ujarnya. (ded/rl)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Calon Bupati Muara Enim Harus Bebas Korupsi!

Palembang, KoranSN Direktur Eksekutif Lembaga Survei LKPI, Arianto ST MT M IKOM POL, Rabu (19/6/2024) …

error: Content is protected !!