Terdakwa Kasus Dana Hibah Didakwa Penyalahgunaan Wewenang, Timbulkan Kerugian Negara 21 M

Dua terdakwa kasus penyaluran dana hibah APBD Pemprov Sumsel tahun anggaran 2013, Laonma PL Tobing (kemeja putih) dan Ikhwanuddin (batik) saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor kelas 1A Palembang, Senin (13/3).- Foto Ferdinand/koransn.com

 

Palembang, koransn.com
Kepala BPKAD (Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah) Sumsel, Laonma PL Tobing dan Ikhwanudin (Mantan Kepala Kesbangpol Sumsel) terdakwa dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013, Senin (13/3) didakwa tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung RI, Kejati Sumsel dan Kejari Palembang dengan pidana penyalahgunaan wewenang.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan kedua terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang dengan agenda sidang pembacaan surat dakwaan dari JPU.

Dalam dakwaannya, tim JPU, Tasjrifin MA Halim SH MH didampingi Tumpal Pakpahan SH MH, Rosmaya SH MH dan Erni Yusnita SH MH mengungkapkan, dalam perkara ini kedua terdakwa diduga menyalahgunakan wewenang jabatan sehingga melakukan pencairan dana hibah yang menyalahi aturan.

“Dari itulah, kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dimana dalam perkara ini kedua terdakwa diduga melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya atau kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara,” kata JPU saat membacakan dakwaan di dalam persidangan.

Masih dikatakan JPU, dalam dugaan kasus ini terjadi dugaan kerugian negara mencapai Rp 21 miliar lebih dari pagu anggaran dana hibah tahun 2013 senilai Rp 2 triliun lebih.

“Adapun penerima dana hibah totalnya berjumlah 2.457 penerima yang terdiri dari Ormas dan LSM. Dari ribuan proposal  penerima hibah tersebut, terdapat 382 proposal yang dicairkan diduga tidak sesuai dengan aturannya sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara sebesar Rp 2 miliar lebih yang terdiri; kerugian negara senilai Rp 5 miliar diduga akibat penyelahgunaan wewenang Laonma PL Tobing selaku Kepala BPKAD Sumsel dan dan kerugian negara Rp 16 miliar diduga akibat penyalahgunaan wewenang dari terdakwa Ikhwanudin selaku Kepala Kesbangpol Sumsel saat itu,” ungkapnya.

Dilanjutkan JPU, terkait dugaan kerugian negara yang diduga diperbuat terdakwa Laonma PL Tobing, terjadi berdasarkan pencairan proposal yang diduga diajukan anggota DPRD Sumsel saat itu yang uangnya untuk para penerima dana hibah. Sedangkan dugaan kerugian negara yang diduga atas perbuatan terdakwa Ikhwanudin, terjadi karena pengajuan proposal sejumlah Ormas dan LSM yang masuk ke Kesbangpol Sumsel. Kemudian terdakwa Ikhwanudin mengajukan proposal-propsal tersebut kepada terdakwa Laonma PL Tobing  selaku Kepala BPKAD Sumsel hingga akhirnya dana proposal yang diajukan tersebut cair.

“Hasil penyelidikan jaksa Kejagung RI dalam perkara ini terdapat 382 proposal yang diduga belum diverifikasi tapi proposal tersebut diloloskan hingga pencairan dilakukan. Selain itu juga ada lembaga penerima dana hibah yang usia lembaganya belum mencapai 3 tahun tapi proposal mereka diloloskan sehingga dana hibah cair. Untuk itulah, dalam perkara ini kedua terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang hingga mengakibatkan kerugian negara,” tandas JPU.

Baca Juga :   Herman Deru Instruksikan Bupati/Walikota Standby di Daerah

Usai mendengarkan dakwaan dari tim JPU, selanjutnya Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH dengan Hakim anggota, Abu Hanifiah SH MH dan Arizona SH MH memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi (nota keberatan) atas dakwaan yang telah dibacakan JPU di dalam persidangan.

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, kedua terdakwa melalui masing-masing kuasa hukumnya menyatakan mengajukan eksepsi. Selain itu masing-masing kuasa hukum terdakwa juga mengajukan surat pernyataan dari kedua terdakwa yang menyatakan tidak akan melarikan diri. Surat pernyataan tersebut diberikan ke Mejelis Hakim lantaran sejak tahap penyidikan terdakwa Laonma PL Tobing dan Ikhwanudin tidak dilakukan penahanan.

Menanggapi surat pernyataan tersebut, Ketua Majelis Hakim Saiman SH MH mengingatkan kedua terdakwa agar koopearif dalam persidangan. Selain itu hakim menghibau kedua terdakwa agar menghadiri setiap persidangan dalam perkara ini.

“Saya ingatkan, jika saudara tidak koopertif dalam persidangan dan tidak hadir tanpa alasan jelas di persidangan maka kami selaku Mejelis Hakim memiliki wewenang melakukan penahanan kepada kedua terdakwa,” tegas hakim.

Mendengar hal tersebut, Laonma PL Tobing dan Ikhwanudin
menyanggupinya. “Siap, kami bersedia Yang Mulia Majelis Hakim,” ujar keduanya secara bergantian.

Sementara usai persidangan, terdakwa Ikhwanudin mengutarakan, sebagai warga negara yang taat hukum maka dirinya akan mengikuti semua proses hukum yang kini sedang berjalan di persidangan.

“Permasalahan dana hibah ini sejak tahun 2013 lalu sampai sekarang, untuk penyelesaian yang terbaik yakni, di pengadilan ini. Dari itulah sebagai warga yang taat hukum akan kita ikuti dan kita hadapi semuanya sesuai aturannya, jadi kami sudah siapkan diri. Sedangkan terkait dakwaan JPU, kami telah ada tim kuasa hukum,” jelasnya.

Hal senada dikatakan terdakwa Laonma PL Tobing, jika dirinya akan mengikuti peroses hukum. “Dari awal saya sudah sampaikan jika saya akan ikuti prosedur hukum,” singkatnya.

Sementara JPU Kejagung RI, Tasjrifin MA Halim SH MH didampingi Tumpal Pakpahan SH MH mengutarakan, dalam dugaan kasus dana hibah tersebut tidak ada pidana mark-up anggaran, yang ada yakni permasalahan pencairan dana hibah yang menyalahi peraturan dan undang-undang.

“Selain itu perkara ini terjadi setelah ABPD disyahkan. Jadi tidak ada masalah dalam penyusuan APBD nya, namun yang menjadi masalahan yakni proses penyeleksian dan verifikasi proposal yang diajukan, karena dalam dugaan kasus ini terdapat sejumlah proposal yang seharusnya tidak boleh menerima dana hibah tapi diloloskan hingga BPKAD Sumsel mencarikan dana hibah tersebut. Dari itulah dalam dakwaan kita tidak menyebut pihak lainnya, sebab surat dakwaan yang telah kita bacakan dalam sidang hanya menguraikan
tentang pencairan dana hibah serta peran kedua terdakawa,” tandasnya.

Baca Juga :   KPU Sumsel Sosialisasi ke Pemilih Disabilitas
Dua terdakwa kasus penyaluran dana hibah APBD Pemprov Sumsel tahun anggaran 2013, Laonma PL Tobing (kemeja putih) dan Ikhwanuddin (batik) saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor kelas 1A Palembang, Senin (13/3). Foto Ferdinand/koransn

 

Pantauan di lapangan, saat kedua terdakwa duduk di muka persidangan mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU. Tampak di kursi pengujung ruang sidang sejumlah pegawai Pemprov Sumsel yang mengenakan seragam putih ikut duduk dan menyaksikan jalannya sidang.

Terpisah, Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki mengatakan, terkait persidangan kedua terdakwa saat ini Pemprov Sumsel
masih menunggu proses hukum kedua terdakwa inkrach, sehingga kedepan Gubernur Sumsel dapat menindaklanjutinya.

“Karena untuk saat ini kita masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Sebab, sidang merupakan salah satu pembenaran atas dugaan kasus tersebut. Mungkin saat ini masih praduga tak bersalah sampai keluarnya hukuman tetap atau inkrach,” jelasnya.

Menurutnya, meskipun kedua PNS Pemprov tersebut mengikuti sidang, hal itu tak akan berpengaruh terhadap pelayanan seperti pembayaran dan lain sebagainya. Hal ini terbukti tidak ada komplen sampai saat ini.

Disinggung soal sejumlah PNS yang hadir dalam persidangan tersebut? Dirinya menerangkan, jika sidang tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh menyaksikan jalannya sidang tersebut. Namun kembali lagi, apakah PNS tersebut sudah mengantongi izin karena pada saat jam kerja.

“Saya tidak tahu berapa banyak yang hadir, kalau mereka sudah izin ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ada izin maka dianggap membolos,” singkatnya.

Ditanya adakah kaitannya dengan keberangkatan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin sehingga pengawasan terhadap PNS berkurang, menurutnya hal ini tidak ada kaitannya. “Yang jelas PNS menyaksikan sidang itu tidak dilarang asal memiliki izin dan juga kembali lagi ke atasan mereka masing-masing,” singkatnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Sumsel, Joko Imam Sentosa menambahkan, dirinya tidak mengetahui berapa banyak PNS yang hadir dalam persidangan tersebut. Namun, hadirnya PNS ini sebagai partisipasi serta bentuk dukungan dan support kepada pimpinannya.

“Kami mentolerir keinginan PNS, tapi kami menghimbau kedepannya jangan di jam kerja,” singkatnya. (ded/wik)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Resmi Ditetapkan Bupati dan Wabup OKUT Terpilih, Enos-Yudha Ajak Masyarakat Bersatu

Martapura, KoranSN Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU Timur secara resmi menetapkan pasangan calon H. Lanosin …