

PALI, KoranSN
Terkait belum dikucurkannya bantuan ke warga yang terendam banjir di wilayah kabupaten PALI, seperti Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Penukal, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PALI, Zulkifli mengaku saat ini masih menunggu data dari Camat setempat.
“Kita masih menunggu data dari camat. Karena sekarang, camat sedang memerintahkan kades-kades untuk mendata warganya yang terendam banjir. Selain itu, kami juga terus berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten PALI untuk mengetahui lahan atau kebun warga yang terendam,” kata Zulkifli, ditemui, Kamis (10/3/2016).
Menurut Zulkfli, bantuan dari Dinsos tidak bisa diberikan secara cepat, karena ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan.
“Bantuan dari pemerintah akan diberikan apabila satu minggu warga tetap terendam banjir, baru kemudian camat melalui kades setempat melakukan pendataan. Setelah itu, kemungkinan dua atau tiga hari selesai, barulah data tadi diajukan ke Dinas Sosial Provinsi Sumsel untuk kemudian diteruskan ke gudang Bulog yang ada di Palembang. Jika sudah, Dinsos kabupaten langsung mengambil bantuan berupa beras Bulog tersebut, dari situlah baru bisa dibagikan ke warga yang terendam banjir atau musibah,” beber Zulkifli.
Menurutnya, Dinsos tidak bisa memberikan bantuan dengan cepat karena harus mengikuti prosedur dan administrasi yang berlaku.
“Kita bisa berikan bantuan cepat ke warga jikalau warga tersebut rumahnya ambruk atau yang terkena musibah seperti kebakaran. Itu bisa kita tindak cepat,” tandas Zulkifli.
Sementara itu, dari jajaran legislatif DPRD Kabupaten PALI berpandangan yang berbeda dengan Kadinsos Kabupaten PALI. Seperti yang diutarakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PALI Irwan, ST. Menurutnya, Dinsos harus cepat tanggap mengatasi kondisi warga yang dua sampai empat minggu ini terendam banjir.
“Banjir ini memang tahunan, namun kita ingin Dinsos mengambil langkah cepat dalam menanggulangi musibah banjir tersebut. Karena, harus dipikirkan dampak banjir yang berbulan-bulan tersebut. Kondisi perekonomiam warga yang lumpuh, penyebaran penyakit, dan terhambatnya proses belajar mengajar untuk anak-anak didik. Ini kenapa, Dinsos harus dituntut cepat tanggap,” ujar Irwan, kemarin.
Politisi Partai Golkar ini menilai, jika harus melalui prosedur maka yang jadi korban warga yang terendam banjir. Karena proses yang panjang tentu akan memakan waktu yang lama.
“Lama kalau melalui prosedur dan adminitrasi. Setidaknya, Dinsos ada cadangan untuk mengantisipasi jika banjir tahunan datang,” pungkasnya. (ans)


