Tertibkan Ilegal Drilling, Begini Langkah yang Diambil Pemkab Muba

Bupati Kab Muba H Dodi Reza Alex Menyampaikan Arahannya dalam acara Paparan Hasil Penelitian Mahasiswa STIK-PTIK Tenteng Maraknya Ilegal Driling di Kab Muba di Ruang Rapat Serasan Sekate Pemkab Muba, Kamis (12/10/2017). (foto-ist)

Sekayu, KoranSN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) fokus untuk menertibkan kegiatan ilegal drilling (pengeboran minyak ilegal) yang masih marak. Salahsatu langkah yang diambil dengan mengelola komoditas kebun kelapa sawit dan karet.

Harapannya, pelaku ilegal drilling mau meninggalkan kegiatan pengeboran minyak ilegal dan berpaling ke usaha di bidangperkebunan.

“Selain sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan melanggar hukum melakukan illegal drilling, strategi-strategi tersebut merupakan solusi untuk menertibkan pengeboran minyak oleh masyarakat di kabupaten yang kaya akan sumber daya alam

ini,” ujar Bupati Muba H Dodi Reza Alex dalam acara paparan hasil penelitian Mahasiswa STIK-PTIK tentang maraknya illegal drilling di Kabupaten Muba, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Kamis (12/10/2017).

Lanjut Bupati Muba, Jumat (13/10/2017), Kabupaten Muba akan launching pemerajaan kebun kelapa sawit pertama secara nasional yang akan dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Desa Panca Tunggal (C5) Kecamatan Sungai Lilin.

“Kita juga akan hilirisasi industri sebagai tambahan masyarakat agar nilai jual hasil perkebunan lebih tinggi, dengan dijual dipabrik dalam daerah sendiri,” ujar Dodi.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa STIK-PTIK Dwi Yanuar Mukti dalam paparannya menjelaskan tentang penanggulangan pengeboran minyak (illegal driling) di Desa Tanjung Keputren Kecamatan Plakat Tinggi, Muba.

Setelah melakukan penelitian langsung di desa tersebut, diketahui alasan masyarakat masih melakukan illegal drilling karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan, adanya persepsi bahwa masyarakat yg menambang adalah rakyat mencari penghidupan yang harus dilindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta anggapan bahwa masyarakat juga berhak memanfaatkan SDA di wilayahnya.

Baca Juga :   Tiga Pucuk Pimpinan Provinsi Sumsel Turut Padamkan Karhutla di OKI

“Adapun kerugian masyarakat yg menambang seperti dapat merusak lingkungan, pemborosan sumber daya tambang dan tingginya resiko kecelakaan,” paparnya.

Selain ada kerugian ungkap Dwi, juga terdapat manfaat bagi masyarakat yg menambang minyak secara ilegal yakni kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, memberikan keuntungan bagi perekonomian masyarakat yang ada di daerah ilegal drilling.

“Kami menyarankan untuk melakukan pendekatan dan mensosialisasikan bahayanya ilegal drilling kepada masyarakat yang tinggal di pertambangan minyak dan memberikan solusi mencari perkerjaan lain,” pungkas Dwi.

Hadir dalam acara tersebut Para Staf Ahli Bupati, Asisten III H Ibnu Saad SSos MSi, FKPD dan Kepala Perangkat Daerah Mubaserta Perwira pendamping Kombes Pol Anton Setiawan Sik SH MH dan Mahasiswa STIK-PTIK Angkatan ke-72. (tri)



Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Verifikasi Kepuasan Pelayanan di Lapas Lubuklinggau

Lubuklinggau, KoranSN Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera …

error: Content is protected !!