
MASIH tingginya sengketa dan konflik pertanahan antara petani dan masyarakat harusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Gesekan di kelas masyarakat sangat mudah membuat terjadinya konflik.
Memang pemerintah telah memprioritaskan pemberian sertifikat dengan program khusus kepada para petani, tetapi aplikasinya tak seindah kata-kata. Akibatnya konflik yang kadang berakhir anarkis seringkali terjadi.
Benang merahnya saat ini khalayak apatis dan seperti putus asa, hingga tak jarang membuahkan aksi main hakim sendiri. Bisa jadi rakyat melakukan ini karena kecewa dengan penegakan supremasi hukum yang lemah.
Untuk diketahui di banyak kasus, aksi main hakim sendiri berada di titik yang mengkhawatirkan.
Banyak sekali kasus yang diselesaikan oleh massa, karena polisi atau aparat yang datang terlambat.
Nah, konflik lahan sangat rentan untuk terjadinya aksi yang bisa merugikan semua pihak. Karena masalah lahan ini menyangkut mata pencarian atau ‘urusan perut’. Apalagi saat ini konflik lahan selalu melibatkan aparat, ini makin mempermudah terjadinya emosi di kelas bawah, apalagi saat pihak rakyat merasa tak puas atau merasa disudutkan.
Kalau sudah begini, masalahnya akan makin meluas. Untuk itu kita harapkan, aparat terkait dan pemerintah terus bersinergi untuk meredam beberapa daerah yang bepeluang terjadinya konflik lahan. (***)