Tidak Ikut ‘Pemutihan’ Pajak, Kendaraan Dianggap Ilegal





Kepala Dispenda Sumsel, Muslim didampingi Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Tomex Kurniawan.
Kepala Dispenda Sumsel, Muslim didampingi Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Tomex Kurniawan.

Palembang, koranSN

Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Tomex Kurniawan menegaskan bagi pemilik kendaraan yang telah habis masa waktu pajak, dan tidak mengikuti ‘Pemutihan’ atau pembebasan pajak, maka kendaraan tersebut dianggap ilegal.

“Saya akan hapus semua data di registrasi maka kendaraan tersebut baik BPKB, TNKB dan STNK nya dianggap tidak sah atau ilegal,” katanya, Senin  (22/8/2016)

Menurutnya, kebijakan yang diberikan pemerintah sangat baik, pihaknya juga mendukung terhadap kelonggaran bagi publik untuk pembebasan pajak tersebut. Sebelumnya, dirinya menjelaskan, pihaknya bersama Dispenda Sumsel sudah berencana untuk melakukan pembebasan pajak ini terhitung 1 Agustus lalu. Namun, dikarenakan taat akan aturan sehingga harus menunggu persetujuan dari Gubernur terlebih dahulu.

“Karena itu, pembebasan pajak ini baru dapat dilakukan pada 1 September mendatang,” terangnya.

Disampaikannya, untuk pelayanan pembebasan pajak kendaraan ini. Pihaknya akan melayani di beberapa UPTD di
Palembang yakni Samsat induk, Samsat Keliling, Samsat Pembantu, dan Samsat Drive Thru. Selain itu, Pihaknya akan mendirikan pusat informasi di setiap Samsat yang ada di Sumsel serta memasang spanduk dan baliho yang menerangkan tahapan serta tata cara melakukan pembayaran tunggakan pajak tersebut.

Baca Juga :   Fauziah Mawardi Himbau Ibu-Ibu di Muba Aktif Cek Kesehatan Reproduksi

Dirinya menambahkan, untuk mendukung dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak
kedepannya, pihaknya juga memberikan pelayanan Samsat online sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak kepada masyarakat.

“Bayangkan jika kendaraannya di Muratara bisa bayar pajak di Palembang, dan begitupun sebaliknya. Bahkan bisa dibayar di Bali sambil liburan,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Kombes Pol Tomex, untuk tahap awal penerapan Samsat online baru dapat dilakukan di wilayah Palembang. Namun, penerapan menyeluruh akan dilakukan pada Januari 2017 mendatang berdasarkan instruksi Kapolri.

Baca Juga :   Tawarkan Sistem Penyertaan Modal, HD Beri Solusi Persoalan Lahan RS Khadijah

“Dengan Samsat online maka selain mempermudah dan cepat, juga dapat menghindari terjadinya penyimpangan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, pelayanan pembayaran pajak akan lebih efektif ketika gedung Samsat baru di bilangan Jalan Kapten A Rivai selesai. Saat ini pengerjaannya sudah 90 persen dan September sudah bisa dioperasikan. “Nanti Samsat Induk pindah dari Kantor Ditlantas Polda Sumsel di Jalan POM IX ke Jalan Kapten A Rivai,” tandasnya. (wik)





Publisher : awik obsesi

Lihat Juga

Manfaatkan Program Pemprov

PALI, KoranSN Adanya pembebasan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan penghapusan sanksi administrasi yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.