Tim Pemeriksa Akui Ada Temuan Pada DD Bukit Ulu



Tampak kantor Inspektorat Muratara. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Ketua Tim Pemeriksa Dana Desa (DD) Bukit Ulu Miko didampingi Inspektur Muratara Romsul Panani mengungkapkan, ada beberapa temuan dalam pemeriksaan DD Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya.

Miko menjelaskan, dari beberapa temuan tersebut, di antaranya kekurangan volume untuk pembangunan fisik sebesar Rp 53 juta, namun sudah dikembalikan ke kas desa.

Setelah itu, insentif untuk guru ngaji sebesar Rp 32 juta dan semuanya sudah ditindak lanjuti, saat ini sudah dilakukan pembayarannya kepada yang bersangkutan di kantor Camat Karang Jaya.

“Kita sudah mendapatkan laporan dari Camat Karang Jaya bahwa pembayaran insentif guru ngaji tersebut dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018, disaksikan oleh Pak Camat langsung,” ungkapnya, saat ditemui, Rabu (28/11/2018).

Dari hasil pemeriksaan itu, lanjut Miko, hanya dua kegiatan yang terindikasi penyelewengan dana desa, yakni kekurangan volume pembangunan fisik dan insentif guru ngaji dan semuanya sudah ditindak lanjuti.

“Jadi total yang kita temukan sekitar 85 juta rupiah, dengan rincian Rp 32 juta dibayarkan ke guru ngaji sedangkan 53 juta masuk ke kas desa,” ungkap Miko.

Selain kekurangan volume dan insentif guru ngaji tambah Miko, ada juga temuan kesalahan administrasi. Seperti dana untuk pengobatan Lansia, dana itu memang tidak terealisasi maka anggarannya menjadi silpa dan dikembalikan ke kas desa. Kemudian masalah dana untuk guru PAUD, memang tidak terealisasi dan terjadi silpa juga.

Baca Juga :   Pisau Budaya Khas PALI Go Internasional

“Nah kalau masalah anggaran untuk makanan tambahan balita sudah terealisasikan, namun realisasinya setahun sebanyak 2 kali,” jelasnya.

Lebih lanjut Miko mengungkapkan, selain pengaduan penyelewengan dana desa ada juga pengaduan warga mengenai adanya tukang dari luar untuk mengerjakan pembangunan fisiknya.

“Tukang dari luar itu untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sedang tukang yang ada di desa tersebut upahnya sudah di bayar tapi pekerjaannya tidak diselesaikan,” jelas Miko.

Diberitakan sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Ulu, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau guna melaporkan dugaan penyelewengan dana desa (DD) tahun 2017 oleh Kepala Desa (Kades) Bukit Ulu sebesar Rp 554.940.000.

Ketua BPD Bukit Ulu M Haris didampingi oleh tokoh masyarakat A. Hadi mengatakan, pihaknya mendatangi Kejari Lubuklinggau untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tahun 2017 oleh oknum Kades Bukit Ulu yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

“Jumlah dana desa yang diduga diselewengkan oleh oknum Kades sekitar 554.940.000 rupiah dari total dana desa sekitar 700-an juta rupiah, data ini berdasarkan temuan kita di lapangan, baik dari dana pemberdayaan maupun dari dana fisiknya,” ungkap Haris.

Sementara Kades Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara, Alpian saat dikonfirmasi mengatakan jika permasalahan adanya temuan pada insentif guru ngaji dan pembangunan drainase tahun 2017 sudah selesai.

Baca Juga :   Nurul Aman Pimpin Upacara Hari Amal Bakti Kemenag ke-72

“Masalah di tahun 2017 itu sudah selesai, saya sudah mengembalikannya, bukti penyetorannya saya punya, dan sudah dikembalikan ke kas desa,” ujarnya.

Saat ditanya berapa jumlah nominal yang dikembalikan ke kas desa, Alpian mengatakan bahwa di inspektorat ada semua bukti-buktinya.

“Bukti rekening koran terakhir juga ada, serta bukti saya mengembalikannya juga ada, lengkap kalau untuk tahun 2017. Memang ada temuan kekurangan volumenya dan sudah saya kembalikan dan bukti buktinya saya lengkap,” ungkapnya.

Menanggapi laporan ketua BPD Bukit Ulu ke Kajari Lubuklinggau terkait penyelewengan dana desa tahun 2017, Alpian mengaku bingung, karena masalah yang dilaporkan ini sudah selesai.

“Nah, inilah yang saya bingung itu, sedangkan masalah ini sudah selesai. Saya juga sudah dipanggil oleh Komisi I DPRD Muratara, kenapa pihak pelapor tidak datang pada saat di komisi I kemarin. Saya sudah menjelaskannya di komisi I beserta bukti-bukti yang ada bahwa permasalahan ini sudah selesai,” pungkasnya. (snd)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Bed RS Lapangan Masih Kosong

PALI, koranSN Sebanyak 30 bed yang berada di Rumah Sakit (RS) Lapangan, RSUD Talang Ubi, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.