Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, SN
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Jimly Asshiddiqie menyatakan, Tim Pemeriksa Daerah (TPD), Tokoh Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2015. TPD di tiap provinsi berasal dari unsur Tokoh Masyarakat 2 orang, Bawaslu Provinsi 1 orang dan KPU Provinsi 1 orang.
“Tim ini memang tidak ada gaji. Tapi keterlibatan serta kontribusinya sangat diharapkan. Termasuk saat penegakan kode etik itu sendiri. Kode etik itu memang privat, tapi kalau bersentuhan dengan publik, maka itu kepentingan umum. Dan itu harus terbuka dan diketahui bersama,” katanya saat menghadiri sosialisasi penegakan kode etik penyelenggaraan Pilkada di Sumsel di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Kamis (3/9).
Ia berharap pelaksanaan Pilkada serentak di Sumsel dapat berjalan sukses tanpa ada masalah. “Mudah-mudahan tidak ada laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan, baik aparat KPU maupun Bawaslu,” imbuhnya. Jika berjalan lancar, ini merupakan cermin dari pelayanan efektif dari pejabat penyelenggara pemilu itu sendiri.
Ketua KPU Sumsel, Aspahani menambahkan, keberadaan kode etik yang ada saat ini bisa menjadi “pagar” yang selalu mengawasi kegiatan penyelenggara pesta demokrasi. Untuk di Sumsel, harmonisasi antara KPU dengan Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan rel yang ada.
“Kita sama-sama melakukan fungsi pengawasan,” katanya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya berharap, sosialisasi yang digelar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin mengingat ini merupakan sistem pencegahan untuk menyukseskan Pilkada serentak Desember mendatang.
“Bila perlu, cukup sekali ini saja sosialisasinya, sedangkan praktiknya tinggal di lapangan saja. Tapi kita optimistis, Pilkada ini berlangsung sukses,” katanya.
Sementara Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tokoh Masyarakat Sumsel, Zulfikri Sulaeman menilai jika tingkat pelanggaran selama masa penyelenggaraan pemilu di Sumsel masih cukup baik ketimbang daerah lain.
Menurutnya, di Indonesia, saat ini tingkat pelanggaran pemilu tertinggi masih didominasi daerah Provinsi Papua dan Sumatera Utara.
“Kita berharap, kinerja para penyelenggara pilkada serentak di tujuh daerah, pengawas serta pesertanya untuk tetap mempertahankan kualitas pesta demokrasi ini. Jangan sampai, Sumsel merangsek mengejar dua daerah itu,” ujar Zulfikri.
Dalam sosialisasi yang juga dihadiri Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Jimly Asshiddiqie tersebut, TPD akan memproses setiap pelanggaran pemilu yang terjadi serta memberikan rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti. “Kita ini merupakan perpanjangan tangan dari DKPP RI itu sendiri, dan mempunyai jaringan di setiap daerah,” pungkasnya. (awj)
