Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang,KoranSN
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan sikap tegasnya untuk tidak pernah berhenti berjuang dalam memperjuangkan kepentingan anak bangsa. Hal tersebut terkait dengan sikap konsisten FSPPB dalam menolak pembentukan anak perusahaan pelayaran (shipping) Pertamina dan menuntut revisi UU Migas. Pernyataan sikap tersebut diungkapkan Presiden FSPPB Noviandri, didampingi Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit III (SPP RU III) Plaju-FSPPB Dicky Firmansyah, kemarin.
“Kami tidak akan pernah berhenti berjuang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kami lakukan semata-mata karena kecintaan kami terhadap perusahaan anak bangsa dan rakyat Indonesia,” tegasnya usai pengukuhan Pengurus Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran dan Niaga Sumbagsel.
Dijelaskannya, penolakan pembentukan anak perusahaan pelayaran (shipping) Pertamina yang khusus menangani angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM. Serta tuntutan revisi UU Nomor:22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak merugikan PT Pertamina dan masyarakat Indonesia kedepan. Sebaliknya pembentukan shiping dan UU Migas tersebut justru merugikan anak bangsa. Bahkan sejak digulirkannya penolakan tersebut tidak ada tanggapan dari pengambil kebijakan.
Sehingga FSPPB telah menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah untuk pembentukan shipping.
“Kita akan mengambil langkah-langkah hukum agar keputusan yang dibuat oleh pengambil kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat. Selagi kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tidak berpihak pada rakya maka yang rugi adalah anak bangsa ini karena sebagian besar aset-aset milik anak bangsa bakal dikuasi orang luar,” tuturnya.
Dikatakannya, para pekerja Pertamina dibawah 19 federasi akan tetap memperjuangkan penolakan shiping. Karena kebijakan yang dibuat federasi tidak akan menyakiti rakyat justru mendukung perusahaan negeri ini dapat berkembang lebih maju. “Aksi yang kami lakukan selama ini masih positif, tetapi federasi sudah siaga 1 jika kebijakan yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Bisa-bisa sistem operasional kapal dihentikan jika presiden federasi memerintahkannya,” tugasnya.
Dalam kesempatan tersebut dihadiri juga Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja Dan Pelaut Aktif, Captain Soyani Faisol, Ketua Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran Niaga Sumatra Bagian Selatan, Yohan Effendi, Arie Gumilar (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) dan Alfian Usman (Dewan Penasehat FSPPB). (ima)
