TPP ASN Belum Dibayar, M Nasir Ingatkan Kesiapan Dana Cadangan Pilkada Banyuasin 2024





Muhammad Nasir SSi Anggota DPRD Banyuasin saat menggelar rapat. (Foto-Istimewa)

Palembang, KoranSN

Muhammad Nasir SSi Anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi Partai Golkar, Jumat (5/8/2022) mengingatkan soal kesiapan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Banyuasin tahun 2024 mendatang.

Dikatakan M Nasir, jika saat ini TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN di Kabupaten Banyuasin dari Januari hingga Juli 2022 saja belum dibayarkan. Untuk itulah dirinya mengingatkan kesiapan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Banyuasin.

“Dari Januari sampai Juli TPP ASN di Banyuasin belum dibayarkan. TPP ini kalau satu tahun anggaran jumlahnya mencapai Rp 203 miliar. Nah inilah kendalanya di Banyuasin, belum lagi kendala lainnya. Apalagi menjelang Pilkada 2024,” ujarnya saat menggelar rapat.

Baca Juga :   Satbanpur Dominasi Lomba Tembak Pistol Antar Satuan Kodam II/Swj

Rapat sendiri digelar antara Ketua DPRD bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuasin bersama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pembahasan Dana Cadangan Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 yang membutuhkan dana perkiraan Rp. 150 Miliar untuk APBD 2024 akan datang , Jum’at (5/8/2022)

Dijelaskannya, Pilkada 2024 mendatang dilaksanakan serentak yakni dari provinsi maupun kabupaten kota. Terkait Pilkada tersebut tentunya akan menjadi beban APBD di daerah masing-masing.

“Untuk itu dalam hal ini kita mesti fokus kepada dana cadangan. Dana cadangan ini merupakan dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana lebih besar, dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, contohnya dana untuk pelaksanaan Pilkada dan Pemilu,” tegasnya. HALAMAN SELANJUTNYA>>

Baca Juga :   Alex Noerdin Senang Keppres Ditandatangani





Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Pemprov Sumsel dan OJK Permudah Akses Petani Dapatkan KUR

Palembang, KoranSN Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait lainnya terus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.