Tuntut Gaji 5 Bulan, Ratusan Guru Honor SMA di Muratara Demo







Ratusan guru honorer melakukan aksi long march dari SMAN Rupit ke kantor bupati. Mereka menuntut gaji yang belum dibayar selama 5 bulan dan kejelasan status mereka. (foto/Sunardi)

Muratara, KoranSN

Ratusan guru honorer tingkat SMA yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer Muratara mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Muratara dan Kantor Bupati Muratara. Mereka mempertanyakan kejelasan status dan menuntut gaji selama 5 bulan yang belum dibayar, Rabu (17/5/2017).

Pantauan SN, ratusan guru honorer juga mengelar long march di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) dari SMAN Muara Rupit ke kantor Disdik dan juga ke kantor Bupati Muratara. Sebagai bentuk kesatuan, mereka mengikat pita berwarna merah putih di lengan kanan serta memegang tali rapia supaya tidak terpecah belah.

Ketua Aliansi Guru honorer SMA Muratara Ardi mengatakan, aksi demo dan long march itu membuktikan keseriusan mereka menuntut kejelasan status pasca SMA sederajat diambil alih oleh provinsi dan gaji yang belum dibayar sejak Januari 2017 hingga sekarang.

Baca Juga :   Muara Enim Bakal Miliki KIP

“Kami minta kejelasan status kami ini, dan bahkan hak kami belum dibayar. Kami berharap Disdik Muratara bisa membantu kami memperjuangkan hak-hak kami,” terang Ardi.

Sedangkan Hasan Basri salah satu guru SMAN Karang Jaya mengatakan, sejak terjadi perlimpahan status SMA sederajat dari kabupaten ke provinsi, gaji guru honorer belum dibayarkan.

“Guru juga punya tanggung jawab atas keluarga, bagaimana dunia pendidikan mau maju kalau gurunya susah alias tidak ada gaji,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Muratara Abdurrahman Wahit mengatakan, pada bulan Oktober 2016 seluruh tenaga pengajar tingkat SMA baik itu PNS ataupun non PNS di limpahkan sepenuhnya ke provinsi, tetapi kebijakan waktu itu gaji masih dibayar oleh pemkab Muratara dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2016.

Baca Juga :   Walikota Prabumulih Hadiri Penyerahan Kunci Bedah Rumah dan Penyaluran Bantuan Sembako

“Setelah tanggal 1 Januari 2017, itu semua di serahkan ke provinsi, kita tidak berhak lagi membayar gaji guru honor,” jelasnya.

Ia mengaku, pihaknya masih terus mengawal permasalahan ini, dan selalu berkoordinasi ke provinsi.

“Sekretaris Disdik Provinsi Budiono mengatakan, pak Rahman itu sudah ada dananya tinggal lagi menunggu payung hukumnya, tebuang kalu kita bayar tidak menggunakan payung hukum,” kata Kadisdik menceritakan hasil koordinasinya dengan pihak Pemprov Sumsel. (snd)





Publisher : Anton Wijaya

Lihat Juga

Bimtek PPID Guna Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Muara Enim, KoranSN Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dalam pengelolaan Informarsi dan Dokumentasi, Xinas Komunikasi …