Tuntutan Mahasiswa Unsri Soal UKT Belum Dapat Dipenuhi

Suasana rapat bersama antara DPRD Sumsel, Rektorat Unsri, kepolisian dan perwakilan mahasiswa di ruang rapat Banggar DPRD Sumsel. (foto-anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Tuntutan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) yang mendesak pihak rektorat untuk menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) belum dapat dipenuhi. Pasalnya, penerapan UKT oleh Unsri berdasarkan peraturan kementrian pendidikan sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi.

Hal ini terungkap saat rapat bersama antara DPRD Sumsel, rektorat Unsri, kepolisian dan perwakilan mahasiswa Unsri, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Senin (7/8/2017).

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel, M. Yansuri mengungkapkan DPRD Sumsel bersama rektorat Unsri dan perwakilan mahasiswa akan menghadap ke Kementrian Pendidikan membicarakan soal UKT pada pertengahan bulan ini.

“Karena ini adalah aturan pusat maka untuk menuntaskan tuntutan mahasiswa soal penurunan UKT maka harus dilakukan oleh pusat secara langsung,” jelas Yansuri.

Meski demikian kata Yansuri, sesuai dengan kesepakatan bersama pihak Unsri, mahasiswa diberikan waktu pembayaran UKT hingga tanggal 13 Agustus ini.

Baca Juga :   Darmadi Djufri Ramaikan Penjaringan Balon Wako Palembang

“Dalam kesepakatan tadi bahwa Unsri memberikan waktu pembayaran UKT,” ujarnya.

Sementara juru bicara Unsri, DR Febrian mengatakan bahwa desakan mahasiswa untuk menurunkan UKT sebesar 50 persen tidak dapat disetujui oleh Unsri. Karena aturan UKT adalah peraturan kementrian pendidikan, sehingga seluruh universitas negeri yang ada di Indonesia diwajibkan mematuhinya.

“Namun karena ini adalah aspirasi maka kami akan menghadap ke kementerian untuk menyampaikan tuntunan mahasiswa selama ini. Ini bukan aturan rektor tapi ini aturan pusat jadi kami hanya menjalankan,” terangnya.

Lanjutnya, mahasiswa dapat mengajukan penurunan UKT sesuai dengan syarat yang ditetapkan karena terkendala ekonomi. Nantinya secara personal pihaknya akan melakukan verifikasi apakah mahasiwa tersebut layak untuk tidak membayar UKT atau tidak.

“Mahasiswa kita mencapai ribuan. Dari ribuan tersebut ada sekitar 150 saja yang mengajukan keberatan hal tersebut karena tidak mampu bayar, yang masuk dalam syarat tersebut adalah miskin, anak yatim piatu dan syarat lainnya,” ujar dia.

Baca Juga :   Bangun Pos Pantau, Cegah Karhutla

Menurut Febrian, mahasiswa yang dikenakan UKT mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 20 jutaan tergantung dari masing-masing fakultas, dan ini sudah diberlakukan sejak tahun 2013 lalu.

Sedangkan Presma Unsri, Rahmad Farizal menilai, aturan UKT yang diterapkan Unsri sangat memberatkan mahasiswa, terutama mereka yang menginjak semester 9. Oleh karena itu, mahasiswa meminta agar biaya UKT diturunkan hingga 50 persen.

“Hampir 64 persen mahasiswa angkatan 2013 meminta agar UKT diturunkan karena tidak semua mampu membayar uang UKT,” pungkasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pulau Kemaro Dibangun Tanggul

Palembang, KoranSN Alat berat dan puluhan Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan …