Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, SN
Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang dipercaya pemerintah untuk mencetak tenaga atau lulusan hukum yang profesional.
Sejak tanggal 07 OKtober 2014 UKB kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah dengan membuja S2 Magister Hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 440/ O/ E/2014, diselenggarakan atas dasar untuk merespon tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan tenaga-tenaga akademik dan profesional yang berkualifikasi tinggi dalam bidang hukum baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Hal ini diutarakan Rektor UKB Palembang DR Hj Irzanita SH SE SKM MM MKes, Sabtu (15/8) saat memberikan sambutan kuliah perdana program Magister Hukum.
Irzanita juga mengatakan, visi program Magister Hukum UKB yakni, menjadi program Magister Hukum yang unggul berkemampuan akademis dan profesional di Sumatera Selatan tahun 2019.
“Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan keterampilan profesional. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian hukum. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian,” jelas Irzanita.
Lanjut Irzanita, sedang tujuannya adalah menghasilkan Magister Hukum sebagai Kader Bangsa yang memahami konsep dan menerapkan teori hukum dalam menangani masalah hukum secara profesional. Menghasilkan Magister Hukum sebagai Kader Bangsa yang mampu mendarmabaktikan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat. Menghasilkan Magister Hukum sebagai Kader Bangsa yang memiliki kemampuan akademik untuk mengembangkan dan mengamalkan Ilmu Hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel DR Suhaimi SH MH memberikan kuliah perdana Magister Hukum UKB. Beliau juga salah satu penggagas dan sekaligus dosen di Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Program Pasc Sarjana UKB, Davis SH Mhum mengungkapkan, kuliah perdana program Magister Hukum UKB didesain untuk turut menyediakan tenaga akademik yg menggeluti bidang hukum dari dimensi ilmiah untuk kemudian dikembangkan dilembaga, akademik atau pusat studi. Serta mencetak tenaga profesional.
“Saat ini kita telah memiliki jurusan hukum ekonomi, dan hukum pidana. Mengedepankan kurikulum 42 kredit mata kuliah, terdiri dari 32 teori terdiri dari seminar profosal, seminar hasil karya dan 10 tesis. Dan kedepannya kita akan dibuka Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Ekonomi islam,” tambah Davis. (pit)
