Upaya Pencegahan Korupsi Wujudkan Pilkada Berintegritas



KPK juga menemukan bahwa pembiayaan proses pilkada oleh sponsor atau donatur itu tidak hanya terbatas pada masa kampanye saja.

KPK melakukan survei kembali untuk mengetahui apa alasan donatur tersebut mau membantu pembiayaan terhadap calon kepala daerah.

Temuan survei KPK pada 2018 mencatat 83,8 persen calon kepala daerah berjanji akan memenuhi harapan donatur ketika calon memenangkan Pilkada.

Firli pun menyatakan, bahwa calon kepala daerah tersebut sudah menggadaikan kekuasan-nya kepada pihak ketiga yang membiayai pilkada dan berpotensi akan terjadi korupsi di kemudian hari.

Baca Juga :   Kepala dan Tangan Korban Mutilasi di Ogan Ilir Belum Ditemukan

Sedangkan dari pihak donatur, sebagaimana temuan survei pada 2018 memperlihatkan 95,4 persen donatur yang menyumbang tersebut mengharapkan dapat kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan, 90,7 persen dipermudah untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintah (pengadaan barang dan jasa).

Kemudian, 84,8 persen mendapatkan keamanan dalam menjalankan bisnis yang saat ini masih ada, 81,5 persen mendapatkan kemudahan akses bagi donatur/kolega untuk menjabat di pemda/BUMD, 72,2 persen mendapat kemudahan akses dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah, 62,3 persen mendapatkan prioritas bantuan langsung, dan 56,3 persen mendapatkan prioritas dana bantuan sosial/hibah APBD. HALAMAN SELANJUTNYA>>

Baca Juga :   Pos Polisi Simpang Charitas Diteror Tembakan Airsoft Gun

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Pasti Akan Ada Tersangka Lagi Dalam Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya

Palembang, KoranSN Dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kedepannya pasti akan ada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.