Usulan Anggaran Saksi Partai di Pileg 2019 Rp 3,9 T

Ketua Banggar Aziz Syamsuddin. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menerima usulan dana saksi partai dari Komisi II DPR untuk dianggarkan dalam APBN Tahun 2019. Ketua Banggar Aziz Syamsuddin mengatakan usulan dana saksi itu sebesar Rp 3,9 triliun.

“Ya, memang kalau saya lihat itu pengajuannya 3,9 T,” kata Aziz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Menurut Aziz, usulan anggaran dana saksi itu sedang dibahas Banggar bersama pemerintah. Aziz mengakui ada penolakan dari pemerintah. Sebab, kata dia, dana saksi partai tak diatur dalam UU Pemilu 7/2017.

“Dalam pembahasan memang dari pihak pemerintah berargumentasi bahwa ini tidak diatur dalam UU Pemilu,” ujar politikus Golkar itu.

“Kami lagi terus menjajaki jalan bagaimana caranya supaya dana kampanye bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat ini secara pelaksanaan di tiap-tiap TPS itu bisa terlaksana,” imbuh Aziz.

Komisi II DPR sebelumnya mengusulkan saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebutkan dua alasan yang melatarbelakangi usulan ini.

Baca Juga :   Novel Baswedan: Saya Bukan Orang yang Mudah Ditakut-takuti

“Pertama, supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS. Kemudian kedua kita menghindarkan pemberitaan sekarang ini para caleg diminta untuk membiayai itu,” kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju atas usulan Komisi II DPR RI soal dana saksi sebesar Rp 3,9 triliun untuk Pemilu 2019 diambil dari APBN. Sebab, biaya untuk memfasilitasi saksi tidak murah.

“Tetapi kalau saya, kalau PKB ya itu kita setuju aja. Setuju dana saksi itu dicover oleh APBN,” kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Kamis (18/10/2018).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu lantas memberikan gambaran terkait biaya saksi yang disebutnya mahal. Disebutnya biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan politik apalagi berkaitan dengan kampanye itu sangat besar.

“Kalau ada yang bilang ongkos politik itu murah itu bohong. Saya lima kali running jadi anggota DPR jadi saya paham betul,” kata Karding.

Baca Juga :   Menhub Buka-bukaan Soal Transportasi Online di Kuliah Umum ITB

Karding juga menyebut sumber keuangan partai politik rata-rata berasal dari iuran anggota DPR RI dan DPRD. Biaya yang harus dikeluarkan setiap partai dalam pileg juga berbeda dengan pilpres.

“Jangan berharap partai ini ada mobilisasi keuangan dari masyarakat, partisipasi saya kira sulit, karena tingkat kepercayaan kepada partai itu turun. Semua survei juga mengatakan begitu. Jadi mau tidak mau sumber anggaran partai kita-kita lagi dari anggota DPR, DPRD dan sebagainya. Itu anda bisa bayangkan itu,” kata Karding. (detikcom)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Ilham Bintang: Wartawan Harus Jaga Jarak Dalam Kontestasi Pilkada

Jakarta, KoranSN Dewan Kehormatan PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya media dan wartawan aga menjaga jarak …