UU Cipta Kerja: Surga atau Fatamorgana?





Survei itu menemukan 10 faktor yang paling mempengaruhi keputusan berinvestasi, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil persentase pengaruhnya, yaitu: 1) Stabilitas politik dan keamanan sebesar 87%, 2) Lingkungan hukum dan peraturan yang stabil sebesar 86%, 3) Besarnya pasar domestik sebesar 80%, 4) Stabilitas ekonomi makro dan nilai tukar sebesar 78%, 5) Tersedianya tenaga kerja terampil sebesar 73%, 6) Infrastruktur fisik yang baik sebesar 71%, 7) Tarif pajak yang rendah sebesar 58%, 8) Biaya tenaga kerja dan input murah sebesar 53%, 9) Akses tanah dan properti sebesar 45%, dan 10) Pembiayaan di pasar domestik sebesar 44%.

Laporan yang sama juga menemukan 6 kondisi yang paling dihindari oleh para investor jika akan melakukan investasi langsung (Foreign Direct Investments) ke sebuah negara, urutannya yaitu: 1) Kurangnya transparansi dan kepastian dalam berurusan dengan badan publik/lembaga pemerintah sebesar 50%, 2) Mendadaknya perubahan dalam hukum dan peraturan yang berdampak besar sebesar 49% , 3) Lamanya waktu dalam memperoleh izin dan persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk memulai atau menjalankan bisnis sebesar 47%, 4) Terbatasnya kemampuan untuk mentransfer dan mengonversi mata uang sebesar 42%, 5) Pelanggaran kontrak oleh pemerintah sebesar 13%, dan 6) Perampasan atau pengambilalihan properti atau aset perusahaan oleh pemerintah sebesar 5%.

Baca Juga :   Biaya Haji Turun

Survei itu juga menemukan 3 motivasi utama para investor dunia ketika memutuskan investasi di sebuah negara, urutannya dalam persentase sebagai berikut: 1) Membuka akses pasar dan pelanggan baru sebesar 87%, 2) Menurunkan ongkos produksi sebesar 51%, 3) Mendekatkan dengan sumber daya alam dan bahan baku sebesar 39%.

Dari hasil survei itu ternyata stabilitas politik dan keamanan masih menjadi pertimbangan yang paling penting, sementara kurangnya transparansi dan kepastian dalam praktik pemerintahan masih menjadi momok yang paling menakutkan bagi sebagian besar investor dunia ketika akan memutuskan berinvestasi di sebuah negara.

Dua hal itu jauh lebih penting daripada yang lain, termasuk faktor-faktor lain yang yang sudah dibenahi oleh pemerintahan Jokowi selama ini, misalnya pembangunan infrastruktur dan regulasi insentif pajak. Ternyata tenaga kerja terampil masih lebih penting ketimbang tenaga kerja murah dan stabilitas nilai tukar mata uang masih lebih dipertimbangkan daripada akses terhadap tanah dan properti.

Baca Juga :   Ketua DPR Berharap Pencopotan Pamen Langkah Awal Pembenahan Polri

Dalam laporan yang lain dari World Economic Forum, Indonesia pada tahun 2019 menduduki peringkat ke-50 dari 141 negara yang dievaluasi dalam daftar The Global Competitiveness Index. Sudah berada di atas Brunei (ke-56), Filipina (ke-64), Vietnam (ke-67) dan Kamboja (ke-106), walaupun masih tertinggal dari Thailand (ke-40) dan Malaysia (ke-27) apalagi dari Singapura yang menjadi juara pertama mengalahkan Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara maju lainnya.

Stabilitas politik dan keamanan serta transparansi pemerintahan yang bersih menjadi keunggulan utama yang menempatkan Singapura jauh meninggalkan koleganya di Asia Tenggara. Pemerintahan Trump yang cenderung flamboyan dan sering kontroversial menjadi handicap yang menjungkalkan Amerika dari posisi pertama selama ini walaupun dari sisi infrastruktur, ketersediaan listrik, jaringan internet dan inovasi teknologi masih jauh lebih unggul daripada Singapura. HALAMAN SELANJUTNYA  >>





Publisher : Anton Wijaya

Lihat Juga

Pohon Pengikat Jembatan Gantung Tumbang jadi Penyebab Insiden Diguel

Jayapura, KoranSN Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Dafi Bustomi mengatakan insiden yang terjadi di Sungai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!