Wabup Sampaikan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Muba







Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi mewakili Bupati membacakan tanggapan tertulis Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Muba atas delapan raperda Muba tahun 2017 di ruang rapat Paripurna DPRD Muba. (foto-sumantri/koransn.com)

Sekayu, KoranSN

Wakil Bupati (Wabup) Musi Banyuasin (Muba), Beni Hernedi, Rabu (31/5/2017) menyampaikan jawaban bupati terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Muba yang sudah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Beni mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas pandangan umum dari delapan Fraksi DPRD Kabupaten Muba yang telah memberikan pandangan umum serta dukungan penuh terkait Raperda yang telah diusulkan.

Dari delapan Fraksi DPRD Kabupaten Muba yang menyampaikan pandangan umumnya, secara keseluruhan menyetujui dan sependapat terhadap Delapan Raperda yang diusulkan, seperti yang di ungkapkan beberapa juru bicara dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muba kemarin.

“Tanggapan terhadap Fraksi Partai PDI Perjuangan yang telah disampaikan Robinson Malian SH, sehubungan dengan pembahasan Raperda dengan DPRD Kabupaten Muba, saya intruksikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk proaktif dan serius dalam pembahasan dengan Pansus DPRD Kabupaten Muba sehingga nantinya dapat menghasilkan Perda yang berkualitas. Kemudian khusus pertanyaan terkait pelaksanaan pendidikan di SLTA dikenakan biaya SPP, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah telah beralih menjadi kewenangan provinsi,” jelasnya.

Baca Juga :   Bupati Buka Lomba Kegiatan Desain Motif Batik

Sementara itu tanggapan terhadap Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Hj Merry berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dijelaskan bahwa tata cara pemungutan berpedoman pada PP No 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. “Untuk itu saya telah intruksikan kepada BPPRD untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan, apabila masih ditemukan adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, wajib pajak diminta melaporkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” ungkap Beni.

Baca Juga :   Bus LORENA Terbalik, 5 Penumpang Luka

Usai pembacaan tanggapan/jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muba terhadap Delapan Raperda ini, selanjutnya akan dilaksanakan rapat pembahasan terhadap Raperda tersebut yang akan dilaksanakan 1 – 18 Juni oleh panitia khusus dan OPD terkait dalam Raperda tersebut. Kemudian tanggal 19 Juni mendatang diagendakan rapat paripurna masa persidangan selanjutnya mendengarkan hasil pembahasan rapat Raperda. (tri)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Usai Sholat Idul Adha, Masyarakat Desa Tambangan Mura Gelar Tradisi Sedekah Rame

Musi Rawas, KoranSN Masyarakat Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulu Cecar, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan …

error: Content is protected !!