Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Jakarta, SN
Bertepatan, Selasa (15/12), Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) H Ishak Mekki menerima penghargaan dari hasil tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penyerapan dan penggunaan anggaran Tahun 2015
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mendapatkan hasil memuaskan yakni dalam rentang nilai 75 dan 80. Hasil ini merupakan penilaian evaluasi kerja dari instansi Pemerintah Provinsi Sumsel yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Proses evaluasi ini dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil penyelenggaraan pembangunan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
Penghargaan dan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi tahun 2015 ini diserahkan langsung Wakil Presiden RI H Jususf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jl. Kebon Sirih No.14 Jakarta Pusat
Dari hasil evaluasi nilai rata-rata untuk Kementrian/Lembaga meningkat dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015, Sedangkan nilai rata-rata untuk pemprov meningkat dari 59,21 pada tahun 2014 menjadi 60,64 pada tahun 2015. Nilai ini menunjukan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap dalam penggunaan anggaran semakin baik
“Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi pada hasil,” terang Wapres Jusuf Kalla dalam Sambutanya.
Wapres berpesan kepada seluruh instansi pemerintah agar terus membangun etos kerja serta mengutamakan hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Dirinya juga menjelaskan, setiap instansi pemerintah tidak hanya dituntut dari penyerapan anggaran, melainkan juga bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat pada masyarakat.
“Seluruh anggaran yang dikelola harus benar-benar digunakan untuk kepentingan yang memberikan manfaat bagi publik, dan harus berorientasi pada hasil, kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran melainkan juga kesesuaian hasil yang diperoleh,” tegasnya.
Ia menekankan, setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja yakni fokus pada target yang telah ditetapkan, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, target operasional harus terukur agar dapat di pantau hasilnya, penentuan kegiatan yang tepat, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi secara berkala.
“Tujuh hal ini menjadi kunci untuk membangun etos kerja pemerintah yang berorientasi pada hasil, Kalau ini dipahami dan digaungkan sampai pegawai di tingkat yang paling operasional, yakinlah Pemerintah Indonesia akan mencapai kemajuan yang luar biasa,” Ungkap Kalla.
Sementara Menteri PANRB Yuddy Crisnandi menambahkan, tahun ini ada empat kementrian/lembaga dan dua pemerintah Provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai diatas 80 yakni Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementrian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan yang memperoleh nilai dalam rentang 75 dan 80 ada Tiga Kementrian/Lembaga dan Empat Pemerintah Provinsi yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementrian PAN-RB, Kementrian PPN (Bappenas), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu, tahun ini juga terdapat 18 Kementrian/Lembaga dan 3 Pemerintah Provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 70 dan 75, Sedangkan yang lainnya masih berada di rentang nilai dibawah 70.
“Kita tidak akan berhenti dan bahkan akan terus mendorong penerapan manajemen kinerja di seluruh intansi Pemerintah,” tandasnya. (wik/ril)
